Biaya Hidup Meningkat dan Picu Gelombang Protes di Prancis

Kenaikan biaya hidup dan merosotnya daya beli mendorong keresahan masyarakat di Prancis hingga memicu demonstrasi besar pada 17 Oktober 2026. Lonjakan harga energi, mahalnya kebutuhan sehari-hari, dan kekhawatiran terhadap layanan publik mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam aksi di sejumlah wilayah negara tersebut.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 550.000 orang mengikuti 110 aksi demonstrasi di berbagai daerah. Penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang. Para demonstran terdiri atas pelajar, pekerja, dan aktivis yang menyuarakan tuntutan kenaikan upah, perbaikan kondisi pendidikan, serta perlindungan layanan publik.

Tekanan ekonomi juga terlihat dalam kehidupan keluarga berpenghasilan terbatas. Fanny, ibu lima anak berusia 43 tahun yang tinggal di Beauvais, hanya memiliki 150 euro, setara sekitar Rp3 juta, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya hingga akhir September 2026.

Fanny bekerja paruh waktu sebagai juru masak sekaligus petugas kebersihan di panti jompo, sedangkan suaminya bekerja sebagai operator forklift. Meski keduanya berpenghasilan, keluarga tersebut harus mengurangi pengeluaran dan mencari berbagai cara untuk menghemat uang.

Dalam laporan Le Parisien yang terbit pada 21 September 2026, Fanny menggambarkan kesulitan yang dihadapinya dengan mengatakan,

"Saya merasa miskin. Hidup kami adalah soal akal-akalan agar tetap bisa bertahan," ujar Fanny.

Untuk menekan pengeluaran, ia memilih produk yang lebih murah ketika berbelanja. Keluarganya juga menukar ikan trout hasil tangkapan sang suami dengan sayuran milik tetangga serta membeli barang rumah tangga di pasar loak.

Di tengah berbagai penghematan tersebut, Fanny mengungkapkan keinginannya agar tidak perlu terus-menerus memikirkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin berhenti menghitung semua pengeluaran," ujar Fanny.

Data lembaga statistik nasional Prancis, INSEE, menunjukkan inflasi mencapai 5,2 persen pada 2022 dan 4,9 persen pada 2023. Setelah turun menjadi 0,9 persen pada 2025, inflasi kembali meningkat pada 2026.

Pada September 2026, harga konsumen naik 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data tersebut, kenaikan terutama dipengaruhi harga energi yang melonjak 21,3 persen.

Pemerintah Prancis mengakui tekanan yang dihadapi masyarakat. Juru bicara pemerintah Maud Bregeon menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kenaikan harga energi dalam konferensi pers pada 10 September 2026.

"Saya memahami kekhawatiran warga kita yang, bagi banyak orang, sedang menghadapi situasi yang sangat sulit," ujar Maud Bregeon.

Bregeon mengatakan harga bahan bakar dan gas telah meningkat dalam beberapa hari sebelumnya. Pemerintah berencana menyesuaikan bantuan berdasarkan perkembangan keadaan, termasuk melalui chèque énergie, program bantuan biaya energi bagi jutaan warga. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhitungkan kondisi keuangan negara.

Ketidakpuasan masyarakat juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi layanan publik. Di Besançon, Stéphanie Vuillaume, mantan penata rambut yang kini bekerja sebagai petugas pemeliharaan sekolah menengah, menilai persoalan daya beli yang mendorong gerakan rompi kuning pada 2018 belum terselesaikan.

Stéphanie dan suaminya, Frédéric, masing-masing memperoleh sekitar 1.700 euro per bulan, belum termasuk lembur. Mereka tinggal di apartemen perumahan sosial di kawasan Planoise, tetapi merasa pendapatan keluarga semakin sulit mengimbangi pengeluaran.

Dalam wawancara dengan Le Monde pada Oktober 2026, Stéphanie mengkritik Presiden Emmanuel Macron yang dinilainya mewakili kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat biasa.

"Dia melambangkan segala hal yang kami lawan, kapitalisme yang tak terkendali dan sikap meremehkan orang biasa," ujar Stéphanie.

Ia juga membandingkan kemampuan belanja masyarakat saat ini dengan kondisi delapan tahun sebelumnya, ketika gerakan rompi kuning mulai berkembang di Prancis.

"Pada 2018, dengan uang 100 euro, kita masih bisa memenuhi keranjang belanja. Sekarang tidak lagi," ujar Stéphanie.

Suaminya, Frédéric, turut menyoroti memburuknya kondisi kehidupan dan layanan publik yang menurutnya tidak ditanggung dampaknya oleh kelompok usaha besar.

"Kondisi hidup kami terus memburuk dari hari ke hari, dan bukan para bos perusahaan multinasional yang menanggung akibat dari penghancuran layanan publik kami," ujar Frédéric.

Data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan harga-harga di Prancis meningkat 23,4 persen sejak Emmanuel Macron menjabat pada 2017, sementara upah median naik 22,8 persen. Pada 2024, sekitar 9,8 juta orang di Prancis metropolitan hidup di bawah garis kemiskinan, setara dengan 15,4 persen populasi. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1996.

Gelombang demonstrasi pada 17 Oktober 2026 memperlihatkan beragam tuntutan masyarakat. Sonia Mabrouk, 40 tahun, datang dari pinggiran barat Paris bersama putrinya yang masih bersekolah di tingkat menengah. Kepada Associated Press, ia menyampaikan keberatan terhadap kondisi layanan publik dan kebijakan yang menurutnya menguntungkan kelompok kaya serta membebani masyarakat miskin.

Di Paris, demonstrasi awalnya berlangsung dalam bentuk pawai dengan peserta membawa bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Namun, situasi di sekitar Place de la République kemudian memanas ketika sejumlah kelompok demonstran menyerang fasilitas jalanan dan berusaha menerobos barak Garda Republik.

Demonstrasi tersebut melibatkan pelajar yang memprotes kondisi sekolah, serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah, serta aktivis rompi kuning yang kembali menyuarakan persoalan biaya hidup dan ketimpangan ekonomi.