Kerusuhan Prancis Lukai Ratusan Polisi dan Rusak Ribuan Usaha

Gelombang kerusuhan di Prancis kembali meningkat pada Minggu (18/10/2026), setelah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup sehari sebelumnya berujung bentrokan, penjarahan, dan pembakaran. Dilansir dari Internasional, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez melaporkan lebih dari 2.000 orang ditangkap dan lebih dari 600 petugas kepolisian terluka. Kerusuhan tersebut juga menelan korban jiwa.

Seorang demonstran dilaporkan meninggal dunia akibat henti jantung ketika mengikuti aksi di Paris, sementara ratusan toko mengalami kerusakan dan penjarahan di berbagai kota. Pada Sabtu (17/10/2026), lebih dari 500.000 orang mengikuti demonstrasi di sejumlah kota di Prancis. Aksi tersebut berkembang menjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan, disertai pembakaran bangunan publik, penyerangan kendaraan polisi, serta penjarahan toko.

Ketegangan berlanjut di ibu kota pada Minggu. Polisi kembali menembakkan gas air mata ke arah demonstran di Place de la République, salah satu lokasi yang sebelumnya menjadi titik kerusuhan, sementara sejumlah sepeda dibakar.

Dampak kerusuhan meluas ke sektor perdagangan. Sejumlah gerai ritel, mulai dari butik mewah hingga supermarket, mengalami kerusakan sehingga menambah beban pemulihan bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah. CEO Carrefour Alexandre Bompard menyampaikan kepada stasiun televisi BFMTV bahwa 50 gerai perusahaan mengalami kerusakan akibat kerusuhan. Dari jumlah tersebut, 20 gerai dilaporkan dijarah, dengan total kerugian mencapai puluhan juta euro.

Kerusakan tersebut berpotensi mengganggu kegiatan operasional jaringan ritel. Perusahaan kini menghadapi kerugian material akibat perusakan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Di Bordeaux, Wali Kota Thomas Cazenave melaporkan hingga 100 toko telah dijarah. Sementara itu, Wali Kota Marseille Benoît Payan mengumumkan bantuan keuangan darurat bagi pelaku usaha yang terkena dampak kekerasan.

Menteri Ekonomi Roland Lescure juga menjanjikan dukungan bagi pemilik usaha yang mengalami kerugian. Pemerintah menyatakan akan meminta pihak yang bertanggung jawab atas perusakan untuk mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Upaya pembersihan dan pemulihan berlangsung di sejumlah wilayah, dari Lille di Prancis utara hingga Marseille di selatan.

Di Limoges, wilayah barat daya Prancis, balai kota berusia 143 tahun terbakar pada Sabtu dan sebagian besar bangunannya hancur. Wali Kota Limoges Guillaume Guerin menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa kebakaran tersebut sengaja dilakukan. Ia juga mengancam akan mengundurkan diri apabila kota tidak memperoleh dana yang diperlukan untuk memperbaiki bangunan bersejarah tersebut.

Kerusuhan turut meningkatkan tekanan politik terhadap Presiden Emmanuel Macron menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Macron dijadwalkan menyampaikan pidato kepada masyarakat pada Minggu malam waktu setempat.

Gelombang protes yang berkembang saat ini bermula dari persoalan kondisi sekolah dan kekurangan guru di kawasan pinggiran berpendapatan rendah pada bulan sebelumnya. Demonstrasi kemudian meluas dengan membawa tuntutan terkait ketimpangan sosial, pemangkasan belanja publik, dan kenaikan biaya hidup. Pemerintah menyalahkan kelompok kiri radikal dan pelaku kriminal atas kekerasan serta penjarahan.

Namun, demonstrasi tersebut juga mencerminkan ketidakpuasan sosial yang berkembang di tengah tekanan ekonomi dan persoalan layanan publik. Pemimpin sayap kanan Prancis Jordan Bardella mengecam situasi keamanan dan meminta Macron mengundurkan diri. Ia menilai rangkaian kerusuhan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam penegakan keamanan di Prancis.

Pemerintah Prancis kini menghadapi tuntutan untuk memulihkan ketertiban umum sekaligus menangani kerugian ekonomi. Kerusakan pada toko dan fasilitas publik menambah kebutuhan pembiayaan pemulihan bagi pemerintah daerah serta pelaku usaha yang terdampak.