Kemlu Dorong ASEAN Perkuat Kerja Sama Atasi Kabut Asap

Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap lintas batas yang dirasakan negara-negara Asia Tenggara. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengupayakan optimalisasi mekanisme konsultasi ASEAN sekaligus melanjutkan koordinasi dengan Malaysia untuk membahas penanganan karhutla dan tawaran bantuan dari negara tersebut, dilansir dari Nasional.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah Indonesia terus membangun dialog konstruktif dengan negara-negara tetangga. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bilateral dan regional dengan tetap menjaga hubungan baik antarnegara.

Yvonne menjelaskan bahwa Indonesia ingin memaksimalkan instrumen kerja sama yang sudah tersedia di ASEAN, termasuk perjanjian mengenai pencemaran kabut asap lintas batas.

"Indonesia juga mendorong agar kerangka kerja sama dan mekanisme konsultasi di ASEAN di antaranya berdasarkan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas dapat dioptimalkan bersama agar dampak karhutla dapat tertangani dengan baik di kawasan," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.

Malaysia sebelumnya menyatakan rencana membawa persoalan kabut asap lintas batas ke forum ASEAN. Pemerintah Indonesia menyatakan memahami dampak karhutla yang turut dirasakan negara tetangga, termasuk Malaysia, serta menghargai perhatian negara tersebut terhadap upaya penanggulangan kebakaran.

Dalam menanggapi tawaran bantuan dari Malaysia, Yvonne menegaskan penghargaan pemerintah Indonesia terhadap inisiatif tersebut.

"Pemerintah RI menghargai perhatian dan itikad baik Malaysia untuk membantu penanggulangan karhutla di Indonesia," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.

Menurut Yvonne, komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terus berlangsung melalui jalur diplomatik hingga tingkat kepala negara. Koordinasi juga dilakukan untuk membahas tawaran bantuan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

Pembahasan teknis akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan National Disaster Management Agency (NADMA) Malaysia. Kedua lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi jenis serta bentuk bantuan yang sesuai dengan kondisi aktual dan melengkapi upaya pemerintah Indonesia.

Kemlu RI juga terus berkoordinasi dengan BNPB untuk menindaklanjuti tawaran tersebut.

"Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan BNPB dalam menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.

Di dalam negeri, pemerintah Indonesia masih memusatkan perhatian pada penanganan karhutla dengan memaksimalkan kapasitas dan sumber daya nasional yang tersedia. Pemerintah juga menyatakan akan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk korporasi.

"Pemerintah juga berkomitmen memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait, termasuk korporasi yang terbukti melanggar hukum," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyampaikan bahwa persoalan kabut asap lintas batas akan dibawa ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada bulan berikutnya.

Menurut laporan Bernama pada Senin, 12 Oktober 2026, Malaysia menilai persoalan kabut asap memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam skema atau mekanisme penanganan bencana alam ASEAN yang berlaku saat ini. Pemerintah Malaysia berharap pembahasan regional tersebut dapat mendorong mekanisme yang lebih efektif untuk menangani dampak karhutla di Asia Tenggara.