Kemenkop Ajukan Skema Gaji ASN Lewat Koperasi Merah Putih

Kementerian Koperasi kembali mengajukan skema pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada Kementerian Keuangan. Usulan yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Rabu (14/10/2026) tersebut masih menunggu persetujuan dan berpotensi memengaruhi pengelolaan payroll serta dana murah bank pembangunan daerah (BPD), dilansir dari Keuangan.

Ferry menyatakan pengajuan skema tersebut telah dilakukan kepada Kementerian Keuangan. Namun, pemerintah belum mengungkapkan secara terperinci mekanisme pembayaran gaji ASN melalui koperasi desa tersebut.

"Usulan sudah diajukan ke Kementerian Keuangan dan pembayaran akan segera siap dilakukan," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Rencana tersebut menjadi perhatian perbankan daerah karena rekening payroll merupakan salah satu sumber dana murah atau current account and saving account (CASA). Besarnya dampak terhadap BPD akan bergantung pada desain kebijakan dan pengelolaan rekening serta dana gaji ASN.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perubahan skema pembayaran perlu dicermati dari sisi pendanaan dan hubungan antara bank dengan nasabah. Ia menyampaikan pandangannya kepada Kontan pada Kamis (8/10/2026).

"Dampak terbesar bagi BPD bukan sekadar hilangnya biaya layanan payroll, melainkan potensi berkurangnya dana murah atau current account and saving account (CASA) serta perubahan hubungan dengan nasabah," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.

Menurut Yusuf, konsekuensi kebijakan akan berbeda berdasarkan peran koperasi dalam sistem pembayaran. Jika koperasi hanya menjadi perantara pembayaran sementara rekening dan dana tetap berada di bank, pengaruh terhadap CASA diperkirakan relatif terbatas.

Sebaliknya, perubahan dapat lebih besar apabila koperasi memiliki rekening sendiri, menerima simpanan, dan mengelola aliran dana payroll secara mandiri.

"Karena itu, menurut saya, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah koperasi boleh membayar gaji ASN, melainkan siapa yang menguasai rekening, siapa yang memegang dana, dan siapa yang memiliki hubungan utama dengan nasabah," jelas Yusuf.

Di tingkat perbankan daerah, Bank BPD DIY mengelola payroll sekitar 101.000 ASN per Agustus 2026 dengan nilai pembayaran bulanan mencapai Rp 440 miliar. Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY R. Agus Trimurjanto menyampaikan data tersebut kepada Kontan pada Kamis (8/10/2026).

"Mengingat pengelolaan gaji ASN otonom dan sebagian vertikal saat ini telah kami kelola, kami tetap menjaga agar pengelolaan tersebut tidak berpindah," ujar R. Agus Trimurjanto, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY.

Dari sisi pendanaan, CASA Bank BPD DIY mencapai Rp 10,59 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 3,43% secara tahunan. Giro meningkat 1,83% menjadi Rp 2,09 triliun, sedangkan tabungan naik 3,82% menjadi Rp 8,50 triliun.

Bank Jatim juga mengandalkan pengelolaan payroll ASN sebagai sumber likuiditas untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto menyampaikan data pengelolaan payroll tersebut dalam kegiatan Public Expose.

"Jumlah payroll yang dikelola Bank Jatim sebesar 419.053, atau mayoritas payroll ASN di Jawa Timur dikelola oleh Bank Jatim," jelas RM Wahyukusumo Wisnubroto, Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim.

Pada Agustus 2026, CASA Bank Jatim tercatat Rp 50,08 triliun, turun 5,15% secara tahunan. Penurunan terutama berasal dari giro yang menyusut 12,45% menjadi Rp 20,88 triliun, sementara tabungan tumbuh 0,86% menjadi Rp 29,21 triliun.