Kemenkeu Salurkan TPG Langsung ke Rekening Guru

Kementerian Keuangan menerapkan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas perlindungan keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi guru yang berstatus pegawai daerah, dilansir dari Medcom pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penyaluran tunjangan tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan dana berasal dari Rekening Kas Umum Negara yang diteruskan langsung ke rekening individu guru.

Dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Suahasil menyebut mekanisme tersebut sebagai bagian dari kebijakan penyaluran keuangan pemerintah yang juga diterapkan kepada kelompok aparatur negara lainnya.

"Tunjangan profesi guru itu kita bayarkan langsung melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke rekening guru, rekening individu para guru itu," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan bahwa transfer langsung sebelumnya juga telah diterapkan untuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri di tingkat pusat. Menurut Suahasil, mekanisme serupa kini telah diterapkan untuk tunjangan profesi guru, termasuk penerima yang merupakan pegawai pemerintah daerah.

"Pegawai negeri, PNS, TNI, Polri juga sudah dilakukan seperti itu, pegawai pusat. Namun, untuk tunjangan profesi guru yang banyak merupakan pegawai daerah juga sudah dilakukan," tegas Suahasil Nazara.

Suahasil mengaitkan kebijakan tersebut dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penyaluran perlindungan sosial melalui rekening perbankan. Pemerintah mendorong agar masyarakat yang menerima bantuan maupun tunjangan memperoleh haknya secara langsung melalui rekening masing-masing.

"Intinya adalah agar seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial, menerima perlindungan sosialnya melalui rekening bank," tutur Suahasil Nazara.

Ia menambahkan bahwa skema tersebut tidak terbatas pada aparatur negara. Penerima bantuan sosial, termasuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), juga termasuk dalam kelompok yang diarahkan menerima bantuan melalui rekening.

"Bukan hanya PNS, TNI, Polri, tetapi juga para penerima perlindungan sosial, penerima PKH, penerima BPNT," tutur Suahasil Nazara.

Suahasil juga menyoroti kemungkinan masih adanya penerima tunjangan yang harus mengambil dana melalui kantor pos. Menurut dia, pembukaan rekening bagi penerima yang belum memiliki rekening menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung penyaluran langsung.

"Jika masih ada yang belum menerima melalui rekening dan masih harus mengambil ke kantor pos, idealnya kita bukakan rekening. Kita bukakan sehingga nantinya menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif," jelas Suahasil Nazara.