Kemenkeu Siapkan Pembiayaan Utang APBN Kuartal IV 2026

Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara pada kuartal IV-2026. Strategi Kementerian Keuangan mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman dari lembaga bilateral serta multilateral, dengan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85% terhadap PDB, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa strategi tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Pemerintah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan untuk menutup kebutuhan anggaran hingga akhir tahun.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Jumat (9/10/2026), Suminto menyampaikan bahwa perencanaan pembiayaan mengacu pada proyeksi defisit dalam laporan semester kedua.

"Saat ini strategi pembiayaan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan outlook defisit Lapsem (laporan semester) 2,85% PDB," ujar Suminto.

Untuk kuartal IV-2026, pemerintah memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler. Rinciannya terdiri atas enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Selain lelang reguler, pemerintah merencanakan dua penerbitan SBN ritel. Instrumen tersebut meliputi Savings Bond Ritel seri SBR015 untuk produk konvensional dan Sukuk Tabungan seri ST017 untuk produk syariah.

Suminto juga menyebut penerbitan SBN dalam valuta asing masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan. Namun, pemerintah akan mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan global sebelum mengambil keputusan.

Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026), Suminto menyatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk menerbitkan surat utang dalam valuta asing apabila kondisi pasar memungkinkan.

"Kami terbuka terhadap opsi tersebut dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, ruang untuk penerbitan itu masih tersedia, bergantung pada kondisi pasar," ujar Suminto.

Untuk mendukung opsi tersebut, pemerintah telah mempersiapkan dokumen hukum dan dokumen transaksi yang diperlukan. Persiapan ini memungkinkan penerbitan dilakukan apabila situasi pasar dinilai mendukung.

Sumber pembiayaan lainnya berasal dari pinjaman program bilateral dan multilateral. Menurut Suminto, pemerintah berpotensi menarik dana senilai US$ 1,8 miliar pada kuartal IV-2026.

Ia menjelaskan bahwa dana pinjaman program tersebut telah siap dicairkan atau ditarik pada periode tersebut.

"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$ 1,8 miliar, siap untuk dicairkan atau ditarik di kuartal keempat," ujar Suminto.