Kemenkes Catat 109 Juta Orang Jalani Cek Kesehatan Gratis

Pemerintah mencatat 109 juta orang telah menjalani program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 22 Oktober 2026. Kementerian Kesehatan menargetkan 130 juta peserta sepanjang tahun untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, sementara peningkatan layanan rumah sakit daerah masih terkendala kekurangan dokter, dilansir dari Nasional.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa jumlah pendaftar CKG telah mencapai 116 juta orang. Dalam pemaparan dua tahun kinerja pemerintahan pada Kamis (22/10/2026), ia menyebut target pemeriksaan tahun ini meningkat dibandingkan capaian 70 juta orang pada tahun sebelumnya.

Budi memperkirakan target tahunan tersebut masih dapat dicapai hingga akhir 2026.

“Cek kesehatan gratis tahun lalu kan 70 juta, tahun ini targetnya kita 130 juta dan sudah bisa kita capai sampai 109 juta. Sisanya harusnya bisa kita kejar sampai akhir tahun,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Program CKG memprioritaskan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan indeks massa tubuh atau BMI. Menurut Kementerian Kesehatan, indikator tersebut berkaitan dengan risiko penyakit stroke, jantung, dan gangguan ginjal.

Budi juga mengaitkan program tersebut dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu meningkatkan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

Namun, peningkatan jumlah pemeriksaan perlu disertai pengobatan dan pemantauan bagi peserta yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Budi menyoroti anggapan sebagian masyarakat bahwa kondisi tubuh yang masih terasa sehat berarti tidak memiliki risiko penyakit.

“Banyak masyarakat merasa kalau mereka darah tinggi gitu ya, mereka masih sehat. Itu masih banyak di psikologisnya orang Indonesia. Banyak yang merasa gula saya 200, gulanya saya misalnya 300 atau 400.

Tapi saya masih ini kok badannya masih rasanya enak. Nah ini membutuhkan edukasi,” ungkap Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Data presentasi Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 7,1 juta orang terdeteksi mengalami hipertensi pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 755.907 orang telah mendapatkan pengobatan, sehingga tindak lanjut hasil skrining tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian tekanan darah.

Di sektor pelayanan rumah sakit, pemerintah menjalankan program peningkatan kelas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C selama periode 2025–2027. Program ini ditujukan untuk memperkuat fasilitas dan peralatan medis agar pasien dapat memperoleh layanan yang lebih memadai di daerah.

Dari target 22 rumah sakit pada 2025, sebanyak 21 RSUD dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan. Untuk target 2026, sebanyak 18 dari 20 rumah sakit telah memulai pembangunan, sedangkan 24 rumah sakit yang ditargetkan pada 2027 masih berada dalam tahap perencanaan.

Peningkatan kelas rumah sakit diharapkan mendukung penanganan penyakit serius, termasuk stroke, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan kanker, tanpa selalu mengharuskan pasien dirujuk ke luar kota.

“Standarnya sama dengan rumah sakit-rumah sakit di kota-kota di Jawa. Sehingga kalau ada serangan stroke atau jantung, atau masalah ginjal atau kanker, enggak usah capek-capek dikirim ke luar kota,” papar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Meski pembangunan fasilitas berjalan, ketersediaan dokter spesialis masih menjadi hambatan. Dari 66 RSUD yang mengikuti program peningkatan kelas, baru 34 rumah sakit atau sekitar 51 persen yang memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.

Budi menyebut radiologi dan anestesi sebagai dua bidang yang mengalami kekurangan tenaga. Menurut dia, pemenuhan dokter perlu menyertai peningkatan fasilitas agar rumah sakit mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan pasien.

“Masalah kita di mana? Masalah kita di orangnya. Enggak punya cukup dokter spesialis.

Yang lengkap, aduh 51 persen. Itu tugasnya nanti di belakang. Kita jelaskan bagaimana Kementerian Kesehatan ingin mengisi kekurangan dokter spesialis ini,” papar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan memperkirakan kekurangan dokter umum mencapai 81.000 orang, dengan 87 persen wilayah masih membutuhkan tenaga pada kategori tersebut. Kekurangan dokter spesialis diperkirakan mencapai 55.000 orang, sedangkan kekurangan dokter gigi mencapai 127.000 orang.

“Gap-nya adalah untuk dokter umum, 87% wilayah masih membutuhkan. Kekurangannya 81.000. Dokter gigi kekurangannya 127.000.

Hampir semua wilayah membutuhkan. Kemudian dokter spesialis kekurangannya 55.000,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Ketimpangan distribusi dokter juga terlihat pada pemenuhan kebutuhan di tingkat kabupaten dan kota. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, menurut perhitungan Kementerian Kesehatan, hanya 68 daerah yang telah memenuhi kebutuhan dokter umum.

“Kabupaten mana yang kurang? Kita punya 514 kabupaten kota, jadi bayangkan. Yang tidak kurang hanya berapa? Untuk dokter umum saja hanya 68 kabupaten kota yang memenuhi jumlah dokter umumnya,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.