Kemenhaj Dorong Penguatan BPKH dalam Revisi UU Dana Haji

Penguatan tata kelola dan penyebaran investasi menjadi fokus pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong peningkatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan manfaat dana sekaligus menjaga keberlanjutannya bagi jemaah yang berangkat maupun yang masih menunggu giliran, dilansir dari Nasional.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan dorongan tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menekankan bahwa dana haji harus digunakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Irfan menjelaskan bahwa prinsip pembatasan penggunaan dana atau restricted fund perlu menjadi dasar pengelolaan keuangan haji. Menurutnya, penguatan kewenangan BPKH perlu berjalan seiring dengan kepastian bahwa dana yang dikelola tetap diperuntukkan bagi kepentingan haji.

“Harapan kita lebih pada penguatan peran BPKH, sekaligus kita ingin bahwa dana itu menjadi dana dengan penggunaan terbatas, artinya dana haji ya untuk haji, tidak keluar dari haji,” ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Selain pembatasan penggunaan dana, pemerintah menilai diversifikasi investasi perlu diperkuat untuk mengurangi risiko yang muncul akibat pemusatan investasi pada satu instrumen atau sektor. Strategi tersebut juga diharapkan membuka peluang peningkatan nilai manfaat bagi jemaah.

“Kita harapkan bisa lebih terpencar, pertama untuk mengurangi risiko, kemudian yang kedua tentu mencarikan nilai-nilai manfaat yang lebih besar daripada di satu titik tadi,” ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Menurut Irfan, revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji tengah dibahas bersama DPR RI. Pemerintah telah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk melanjutkan proses legislasi, sedangkan pembahasan substansi perubahan aturan masih berlangsung.

Penguatan peran BPKH menjadi salah satu agenda yang didorong pemerintah dalam pembahasan tersebut. Namun, rincian perubahan kelembagaan dan ketentuan pengelolaan dana masih dibicarakan bersama DPR.

“Penguatan peran BPKH, sebetulnya kita ingin lebih dari itu, tapi sementara itu cukup dari itu,” ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menilai forum internasional tersebut menjadi ruang pembahasan mengenai pengelolaan dana haji di tengah tantangan yang semakin kompleks. Pengelolaan dana, menurutnya, harus memperhatikan kebutuhan pembiayaan jemaah saat ini sekaligus menjaga manfaatnya bagi calon jemaah dan generasi mendatang.

Fadlul menyampaikan bahwa hasil pembahasan dalam forum tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan haji. Manfaat pengelolaan dana perlu menjangkau jemaah yang segera berangkat maupun mereka yang masih berada dalam masa tunggu.

“Insya Allah ini bisa menjadi penguatan bagi kami untuk bisa mengelola keuangan haji menjadi lebih optimal lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jamaah haji, baik yang menunggu maupun yang berangkat,” ujar Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana BPKH.

BPKH mencatat dana kelolaan mencapai Rp185,73 triliun per September 2026. Besarnya dana tersebut menuntut pengelolaan yang mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, serta optimalisasi nilai manfaat.