Kemendikdasmen Temukan Kecurangan Peserta TKA 2026

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat 2026 diwarnai dugaan pelanggaran tata tertib, termasuk peserta yang membawa telepon seluler ke ruang ujian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah memeriksa laporan tersebut dan menyiapkan sanksi bagi pelanggar, dilansir dari Detikcom.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengungkapkan bahwa sebagian besar laporan dugaan kecurangan diterima melalui media sosial. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penelusuran oleh tim Inspektorat Jenderal.

Faisal menjelaskan bahwa sejumlah laporan masih berada dalam tahap pemeriksaan ketika ditemui wartawan di SMAN 68 Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

"Melihat itu (aduan kecurangan dari medsos) kemudian kita turunkan tim. Saat ini kan kami turun kalau itu ada laporan ke kami, baru kami turunkan ke tim Irjen dan sebagian itu saat ini masih di dalam proses," ujar Faisal Syahrul, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen.

Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah peserta membawa alat komunikasi, terutama ponsel, ke dalam ruang ujian. Faisal menilai pemeriksaan sebelum peserta memasuki ruangan perlu dilakukan oleh pengawas untuk mencegah pelanggaran tersebut.

"Kita selama ini kan berharap bahwa pengawas itu harusnya memeriksa HP sebelum masuk. Jadi, karena sumber masalah utama itu karena dia (peserta) membawa HP masuk, itu yang utamanya," jelas Faisal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional, pelanggaran berat dapat berujung pada pemberian nilai nol untuk mata pelajaran terkait.

Sanksi tersebut berlaku bagi peserta yang terbukti membawa ponsel ke ruang ujian maupun menyebarluaskan soal. Faisal menegaskan bahwa pemberian hukuman harus didasarkan pada hasil pemeriksaan.

"Yang pertama kita sudah ingatkan akan diberikan nilai nol kalau itu terbukti," ungkap Faisal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan mendapatkan nilai nol pada mata pelajaran terkait. Sementara itu, pengawas yang terbukti tidak jujur akan dimasukkan ke daftar hitam sehingga tidak dapat bertugas kembali.

Mu'ti menyebut tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga keadilan bagi peserta yang mengikuti ujian dengan jujur. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya peserta yang melakukan siaran langsung selama ujian berlangsung.

"Begitu kamu menemukan ada yang curang, nilainya langsung kami berikan nol, jadi jangan khawatir. Misalnya, ada yang iseng melakukan siaran langsung di YouTube saat ujian atau ada pengawas yang tidak jujur, kami langsung memasukkan mereka ke daftar hitam," jelas Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pengawas yang masuk daftar hitam tidak diperbolehkan kembali menjalankan tugas dalam pelaksanaan berikutnya. Mu'ti menegaskan bahwa sanksi juga berlaku bagi peserta yang terbukti tidak jujur ketika mengerjakan soal.

"Tidak boleh ikut lagi menjadi pengawas pada pelaksanaan berikutnya, dan peserta yang tidak jujur selama mengerjakan ujian langsung kami berikan nilai nol," sambung Mu'ti.

Menurut Mu'ti, TKA tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik. Kemendikdasmen menerapkan slogan Jujur dan Gembira dalam penyelenggaraan tes tersebut.

"Kita ingin membentuk generasi yang jujur, generasi yang senantiasa menjaga integritas, dan melaksanakan (TKA) dengan gembira, tidak perlu ada tekanan, semuanya kita senang karena kita menjaga karakter," tegas Mu'ti.

Sebelumnya, Faisal menyampaikan bahwa Kemendikdasmen telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pelanggaran TKA. Namun, identitas dan keterlibatan mereka masih didalami melalui pemeriksaan serta pencocokan dengan bukti yang tersedia.

Dalam keterangan resmi Kemendikdasmen, Faisal menekankan bahwa penanganan laporan harus mengacu pada fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Faisal Syahrul, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen.

Kemendikdasmen menyatakan tetap menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran TKA melalui Unit Layanan Terpadu (ULT). Setiap pengaduan perlu dilengkapi informasi dan bukti yang relevan untuk membantu proses pemeriksaan.

Sesuai pedoman penyelenggaraan TKA, identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh penyelenggara yang menerima laporan. Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sedangkan laporan yang tidak terbukti akan dihentikan pemeriksaannya.