Kemenag Uji Kemampuan Baca Kitab Suci Guru Sekolah Rakyat

Kementerian Agama (Kemenag) akan menguji kemampuan membaca kitab suci calon guru agama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari seleksi wawancara. Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Senin (12/10/2026), untuk memastikan calon guru memenuhi kompetensi keagamaan dan memiliki komitmen kebangsaan.

Dilansir dari Detikcom, Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M Munir menjelaskan bahwa seleksi calon guru agama Sekolah Rakyat terdiri dari tiga tahapan, yakni seleksi administrasi, tes berbasis komputer atau Computer-Assisted Test (CAT), serta wawancara. Tahap wawancara mencakup pengujian kemampuan membaca kitab suci, pemahaman keagamaan, dan komitmen kebangsaan.

Munir menekankan pentingnya kemampuan membaca kitab suci bagi guru agama berstatus aparatur sipil negara (ASN). Ia juga mengacu pada hasil survei tahun sebelumnya yang menunjukkan tingkat kemahiran membaca Al-Qur'an di kalangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) masih rendah.

"Guru agama ASN pada sekolah harus diuji kemampuan baca kitab sucinya. Kalau Islam, ya harus bisa baca Al-Qur'an. Survei yang kita lakukan tahun lalu menunjukkan bahwa hanya 12% dari total guru PAI se-Indonesia yang mahir membaca Al-Qur'an. Untuk Sekolah Rakyat, kita jangan sampai kecolongan lagi," ujar M Munir.

Selain keterampilan membaca kitab suci, Munir menyatakan bahwa calon guru agama perlu memiliki pemahaman keagamaan yang moderat serta komitmen kebangsaan yang kuat. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari penilaian wawancara dalam proses seleksi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, serta Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenag.

Tim dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mengikuti pertemuan tersebut. Koordinasi lintas instansi membahas kesiapan teknis pelaksanaan wawancara, termasuk instrumen penilaian, tim penguji, dan sistem aplikasi.

Munir turut menyoroti perlunya sinkronisasi sistem pendataan antara BKN, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan SIAGA. Kesiapan jaringan server yang menghubungkan pengembang teknologi informasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenag juga menjadi perhatian agar pelaksanaan seleksi berjalan lancar.

Calon peserta yang lolos seleksi akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran gaji pokok PPPK mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2024, dengan nominal berbeda berdasarkan golongan.