Kejaksaan Salurkan Rp 229,43 Miliar kepada Korban Indosurya

Kejaksaan Republik Indonesia menyalurkan dana pemulihan sebesar Rp 229,43 miliar kepada korban kasus gagal bayar KSP Indosurya pada tahap pertama. Penyaluran tersebut ditujukan kepada 3.317 korban yang memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Kepala BPA Kejaksaan RI, Patris Yusrian Jaya, menyampaikan bahwa pengembalian aset merupakan bagian penting dari penegakan hukum karena perkara tersebut mengakibatkan kerugian finansial besar. Dana yang dibagikan pada tahap pertama masih jauh di bawah total kerugian korban yang telah terverifikasi sebesar Rp 8,06 triliun.

Menurut keterangan resmi Patris pada Selasa (20/10/2026), pemulihan hak korban menjadi bagian penting untuk mewujudkan keadilan dalam perkara tersebut.

“Bagi para korban, keadilan belum sepenuhnya hadir ketika palu hakim diketukkan. Keadilan baru terasa nyata ketika hak-hak yang hilang mulai kembali ke tangan pemiliknya,” ujar Patris Yusrian Jaya, Kepala BPA Kejaksaan RI.

Total dana tahap pertama sebesar Rp 229,43 miliar berasal dari beberapa komponen, termasuk uang rupiah senilai Rp 39,60 miliar dan hasil konversi valuta asing sebesar Rp 15,84 miliar. Sisa dana tersebut berasal dari hasil lelang sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara KSP Indosurya.

Aset yang telah dilelang mencakup 48 unit kendaraan roda empat senilai Rp 10,40 miliar. Selain itu, terdapat tanah dan bangunan Gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, senilai Rp 129,18 miliar, serta dua bidang tanah di Kelurahan Kertamaya, Kota Bogor, senilai Rp 34,41 miliar.

Berdasarkan hasil pendaftaran, verifikasi, dan penghitungan kerugian oleh LPSK bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebanyak 3.317 korban dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menerima pemulihan. Nilai kerugian yang terverifikasi dari para korban mencapai Rp 8,06 triliun.

Proses pengembalian aset masih berlanjut karena dana tahap pertama belum sebanding dengan total kerugian yang tercatat. BPA bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan LPSK untuk menelusuri serta menyelesaikan pengelolaan aset lainnya.

Patris menjelaskan bahwa pemulihan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya mengacu pada Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pendaftaran korban sebelumnya dibuka pada 28 Juli hingga 26 Agustus 2025 dan diperpanjang selama 30 hari sampai 25 September 2025. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui situs resmi LPSK dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Dalam tahap berikutnya, BPA dan jajaran Kejaksaan masih mengupayakan penyelesaian aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Aset yang ditangani meliputi tanah dan bangunan, unit apartemen dan perkantoran, kendaraan bermotor, serta aset yang masih dalam proses pemblokiran dan penelusuran di berbagai daerah.

Patris menegaskan bahwa penyaluran tahap pertama belum mengakhiri upaya pemulihan kerugian bagi para korban. Kejaksaan masih melanjutkan penelusuran dan penyelesaian aset untuk mendukung proses pengembalian dana berikutnya.

“Kami menyadari dana yang disalurkan pada Tahap I ini belum sebanding dengan kerugian yang dialami. Karena itu, kegiatan hari ini bukanlah titik akhir, melainkan langkah awal yang konkret,” ujar Patris Yusrian Jaya, Kepala BPA Kejaksaan RI.