KBRI Paris dan Berlin Minta WNI Waspadai Aksi Demonstrasi

Rencana demonstrasi lanjutan di Prancis pada Sabtu, 31 Oktober 2026, mendorong Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris dan Berlin mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara Indonesia (WNI). Imbauan tersebut ditujukan kepada WNI di Prancis dan Jerman agar menghindari konsentrasi massa serta mengantisipasi gangguan aktivitas dan transportasi.

Melalui akun media sosial resminya pada Jumat (30/10/2026), KBRI Paris meminta masyarakat Indonesia yang tinggal maupun berkunjung ke Prancis meningkatkan kewaspadaan, terutama di Paris dan sejumlah kota yang menjadi lokasi demonstrasi.

KBRI Paris secara khusus mengingatkan WNI untuk menjauhi pusat keramaian, kawasan gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum yang berpotensi terdampak aksi massa.

"KBRI Paris mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal maupun sedang berkunjung ke Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di Paris dan kota-kota lain yang menjadi titik konsentrasi massa dan lokasi penyelenggaraan aksi demonstrasi," tulis KBRI Paris melalui akun media sosial resminya.

Kedutaan tersebut juga meminta masyarakat Indonesia menaati ketentuan keamanan yang diberlakukan pemerintah setempat, termasuk pembatasan kegiatan dan mobilitas apabila diterapkan.

Dalam imbauan berikutnya, KBRI Paris menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan aparat keamanan selama demonstrasi berlangsung.

"Mematuhi seluruh ketentuan keamanan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh otoritas setempat, termasuk larangan berkumpul serta pembatasan mobilitas apabila diberlakukan," tulis KBRI Paris.

WNI juga diminta memastikan kondisi perjalanan sebelum meninggalkan tempat tinggal. Informasi mengenai kemungkinan penutupan jalan dan perubahan layanan transportasi perlu diperiksa melalui saluran resmi.

"Memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, kepolisian, dan operator transportasi sebelum bepergian, serta menyesuaikan rencana perjalanan dengan memperhatikan kemungkinan penutupan jalan dan gangguan transportasi," tulis KBRI Paris.

Apabila situasi di sekitar demonstrasi memburuk, WNI diminta segera meninggalkan kawasan tersebut dan mengikuti instruksi aparat keamanan. Keselamatan pribadi serta keluarga menjadi prioritas dalam menghadapi situasi darurat.

Untuk kebutuhan perlindungan dan bantuan darurat, KBRI Paris menyediakan layanan hotline bagi masyarakat Indonesia.

"Dalam keadaan darurat atau apabila memerlukan bantuan pelindungan WNI, masyarakat Indonesia dapat menghubungi Hotline Pelindungan WNI KBRI Paris: +33621122109," tulis KBRI Paris.

Di Jerman, KBRI Berlin turut mengeluarkan peringatan menyusul rencana penyelenggaraan demonstrasi di sejumlah wilayah. WNI diminta menjauhi tempat berkumpulnya massa dan lokasi berlangsungnya aksi.

Perwakilan diplomatik Indonesia di Berlin juga mengingatkan masyarakat agar memeriksa perkembangan situasi sebelum melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum.

"KBRI Berlin mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jerman untuk memantau situasi dan pembaruan layanan transportasi publik melalui kanal resmi sebelum bepergian," tulis KBRI Berlin.

KBRI Berlin meminta WNI yang berada di sekitar lokasi demonstrasi mengikuti instruksi petugas keamanan. Kedutaan tersebut menyatakan terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan pelayanan perlindungan bagi masyarakat Indonesia tetap tersedia.

"Mengikuti arahan aparat keamanan setempat jika berada di sekitar area aksi. KBRI Berlin terus memantau situasi dan senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan pelindungan WNI," tulis KBRI Berlin.

Di tengah perkembangan demonstrasi, Senat Prancis juga menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur tanggung jawab peserta aksi atas kerusakan akibat kekerasan dan perusakan fasilitas publik.

Menurut laporan ANTARA pada 28 Oktober 2026, rancangan yang dikenal dengan istilah "peserta aksi membayar" tersebut disahkan melalui pemungutan suara pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Sebanyak 229 senator mendukung, sedangkan 105 lainnya menolak.

RUU tersebut mengatur mekanisme "ganti rugi atas kerusakan akibat kekerasan atau perusakan yang dilakukan di ruang publik serta pemulihan kerugian." Aturan itu memungkinkan peserta aksi yang berujung kekerasan dimintai pertanggungjawaban bersama meskipun tidak melakukan perusakan secara langsung.

Negara dapat menuntut ganti rugi hingga 10.000 euro atau sekitar 11.000 dolar AS, setara sekitar Rp200 juta, untuk setiap orang. Pemerintah juga dapat menyita sebagian tunjangan keluarga, bantuan perumahan, dan tunjangan pendapatan minimum guna membayar kerugian.

Senat turut menyetujui ketentuan penghapusan konten daring yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, khususnya materi yang menghasut kekerasan, vandalisme, atau pemberontakan. Platform media sosial diberi waktu 24 jam untuk menghapus konten tersebut sebelum menghadapi kemungkinan pemblokiran atau penghapusan dari daftar layanan.

Ketentuan lainnya mencakup perluasan kewenangan larangan demonstrasi secara administratif, tambahan sanksi terhadap warga negara asing, peningkatan hukuman, penggunaan drone untuk kepentingan peradilan, serta pengawasan video berbasis algoritma.

Rancangan tersebut memperoleh dukungan mayoritas sayap kanan di Senat. Namun, kelompok kiri mengkritiknya karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, dan prinsip tanggung jawab individual dalam pemberian hukuman.

Pembahasan selanjutnya akan berlangsung di Majelis Nasional. Perbedaan pandangan politik di parlemen berpotensi mempersulit proses pengesahan rancangan tersebut menjadi undang-undang.