KAI Tertibkan Bangunan Liar di Bantaran Rel Kampung Bahari

Penataan kawasan permukiman di sepanjang jalur kereta api Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, segera dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai 4 November 2026. Langkah ini menyasar bangunan liar di sekitar rel untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta, memperbaiki lingkungan, serta mendukung pemberantasan peredaran narkotika.

Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri mengatakan penertiban akan berlangsung bertahap selama sekitar satu bulan. Perusahaan menyiapkan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah untuk membersihkan kawasan tersebut.

Januri menjelaskan bahwa pendekatan kepada masyarakat tetap mengutamakan sisi kemanusiaan. Menurutnya, keselamatan penghuni dan perjalanan kereta menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan penataan.

"Bahwa kita humanis ke teman-teman penghuni bangunan liar ini gitu. Apa pun ini adalah warga kita, ya. Kita berikan yang terbaik untuk mereka tapi ini terkait dengan keselamatan. Nomor satu keselamatan kereta api dan penghuninya, termasuk kemarin hasil operasi terkait dengan narkoba dan lain-lain," ujar Januri di Kampung Bahari, Selasa (3/11/2026).

Pelaksanaan penertiban melibatkan koordinasi KAI dengan pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut mencakup penanganan warga terdampak serta kemungkinan penyediaan tempat tinggal yang layak.

"Ke depan ya sebulan lah, ya ini mulai besok, kami kerahkan alat berat dan nanti angkutan untuk sampah terkait dengan pembersihan ini secara bertahap sampai nanti ada solusi yang sesuai arahan Pak Kapolda tadi ya, untuk menghuni yang layak bagi penghuni di sekitar sini," jelas Januri.

Dalam rencana pelaksanaannya, area yang sudah tidak dihuni akan menjadi prioritas pembersihan. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu agar pemerintah dapat menentukan penanganan sesuai kondisi masing-masing penghuni.

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menekankan bahwa pembenahan Kampung Bahari tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap jaringan narkotika. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan warga.

"Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu," ujar Dadang saat meninjau kawasan tersebut.

Kapolda meminta pendataan terhadap penghuni, kondisi tempat tinggal, serta pekerjaan mereka. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang memperoleh penghasilan dari kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah.

Langkah penataan tersebut menyusul operasi gabungan BNN dan Polri pada Minggu (1/11/2026). Operasi berskala besar itu melibatkan ribuan personel dari BNN Pusat, BNNP DKI Jakarta, Bareskrim Polri, dan Polda Metro Jaya untuk membongkar aktivitas peredaran narkotika di Kampung Bahari.

Menurut laporan BNN, petugas membagi kekuatan menjadi dua kelompok. Tim pertama memasuki kawasan menggunakan delapan gerbong kereta api dan berhenti di sekitar zona merah peredaran narkoba, sedangkan kelompok kedua menutup akses dari Jalan R.E. Martadinata, Tanjung Priok.

Penggeledahan menghasilkan sejumlah barang bukti, antara lain ganja, ekstasi siap edar, puluhan alat hisap, serta alat pencetak ekstasi. Petugas juga menyita berbagai senjata tajam, termasuk samurai, celurit, panah, dan tombak, serta senjata api.

Selain itu, aparat mengamankan telepon genggam, laptop, buku pencatatan transaksi narkotika, dan sejumlah buku rekening bank. Sebanyak 26 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran narkoba turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

BNN menyebut operasi tersebut berlangsung lebih terkendali dibandingkan penggerebekan sebelumnya yang pernah mendapat perlawanan. Kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan pada Agustus sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memberantas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Dukungan terhadap pemberantasan narkoba juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung tindakan kepolisian dalam menangani aktivitas peredaran narkotika di Kampung Bahari.

"Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya, dukungan sepenuhnya, kepada Polri yang sedang memberantas, mengambil tindakan tegas, perang terhadap narkoba. Apa yang dilakukan di Kampung Bahari, tentunya Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya untuk itu," kata Pramono di Balai Kota, Senin (2/11/2026).

Dalam rangkaian pemberitaan lain pada hari yang sama, Pramono juga menyampaikan sikap pemerintah daerah mengenai konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026.

"Saya sendiri, terus terang, hampir enggak pernah memberikan statement tentang konser ini, sama sekali enggak pernah. Dan ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ujar Pramono.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan pada Oktober 2026 mencapai 2,52 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sebesar 0,66 persen terhadap inflasi tersebut.

Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menyebut sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama kenaikan harga pada kelompok tersebut.

"Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan minyak goreng," kata Kadarmanto di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Di bidang informasi publik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi menyebut penipuan yang menggunakan identitas pejabat publik menjadi salah satu bentuk hoaks yang banyak ditemukan di Jakarta.

"Kalau dari hasil yang sudah kita koordinasikan, hoaks terbanyak saat ini adalah penipuan, seperti undangan palsu, kemudian phishing, dan informasi-informasi lainnya mengatasnamakan pejabat atau orang lain. Nah, itu perlu diperangi," ujar Marulina di Balai Kota, Senin (2/11/2026).

Adapun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga menyiapkan pembatasan akses di lima titik Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Bernad Oktavianus Pasaribu menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi balap liar.

"Kita tutup dengan pemasangan portal karena banyak balap liar," kata Bernad saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Pemasangan portal di JLNT Antasari dijadwalkan mulai Sabtu, 14 November 2026. Pembatasan diberlakukan setiap akhir pekan pada pukul 00.00 hingga 04.00 WIB.