Jokowi Ungkap Kronologi Pelaporan Tuduhan Ijazah Palsu

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya membawa persoalan tuduhan ijazah palsu ke ranah hukum. Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Jokowi mengungkapkan bahwa keputusan melapor ke Polda Metro Jaya berawal dari sejumlah video dan unggahan yang diperlihatkan ajudannya pada Maret 2025, dilansir dari Nasional. Jokowi menyebut tuduhan mengenai keaslian ijazahnya sebenarnya telah beredar sejak 2020.

Namun, pembahasan mengenai persoalan tersebut semakin meluas sepanjang 2024 hingga 2025 sebelum akhirnya mendorong dirinya mengambil langkah hukum. Peristiwa yang menjadi titik perhatian terjadi pada 26 Maret 2025. Saat berada di dalam mobil di sekitar Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jokowi menerima informasi dari ajudannya mengenai konten yang membahas tuduhan tersebut.

Dalam persidangan, Jokowi menjelaskan bahwa ajudannya memperlihatkan dua video dan satu unggahan di media sosial X. Ia menilai konten yang ditunjukkan sudah melampaui batas sehingga memutuskan meminta pertimbangan penasihat hukum.

"Jadi pada tanggal 26 Maret, dalam perjalanan di dalam mobil di sekitar Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, saya ditunjukkan ajudan saya, video dan unggahan yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu, Yang Mulia," ujar Jokowi di hadapan majelis hakim. Setelah menerima informasi tersebut, Jokowi meminta ajudannya berkomunikasi dengan tim penasihat hukum. Ia kemudian mengundang tim tersebut ke Solo untuk membicarakan persoalan yang berkembang sekaligus mempersiapkan bukti-bukti pendukung.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan berkonsultasi dengan penasihat hukum diambil setelah melihat materi yang disampaikan ajudannya. Menurut keterangannya, langkah tersebut berkaitan dengan konten yang dinilai telah melewati batas. "Saya anggap apa yang ditunjukkan oleh ajudan saya itu juga sudah kebablasan sehingga saya berinisiatif untuk konsultasi kepada penasihat hukum, di situ ditunjukkan kepada saya dua video dan satu unggahan di X yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu tersebut," ungkap Jokowi.

Setelah melalui pembahasan dengan penasihat hukum, Jokowi akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 untuk melaporkan persoalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan berfokus pada rangkaian kejadian, bukan secara khusus menargetkan akun media sosial tertentu. Dalam persidangan, Jokowi juga memperjelas objek laporan yang disampaikan kepada kepolisian.

Ia menyatakan tidak mencantumkan akun pihak tertentu sebagai sasaran khusus dalam laporannya. "Yang saya laporkan adalah kronologi peristiwa," kata Jokowi.

Jokowi turut menjelaskan bahwa pembahasan mengenai tuduhan ijazah palsu tidak terbatas pada media sosial. Menurut keterangannya, isu tersebut juga muncul melalui tayangan televisi, kanal YouTube, serta berbagai platform media sosial.

Ia menyebut Roy Suryo beberapa kali tampil sebagai narasumber dalam acara yang membicarakan tuduhan mengenai ijazah tersebut. Keterangan ini disampaikan Jokowi ketika menjelaskan penyebaran isu yang menjadi latar belakang langkah hukumnya. Sementara itu, Roy Suryo saat ini menghadapi dakwaan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Jaksa penuntut umum menyatakan Roy Suryo diduga menyebarkan informasi tidak benar mengenai ijazah mantan Presiden tersebut. Dalam dakwaan, Roy Suryo dijerat Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut juga disertai ketentuan subsider berdasarkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Jaksa turut mencantumkan ketentuan dalam Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Seluruh ketentuan tersebut dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.