Jepang Siapkan Pemangkasan Pajak di Tengah Ancaman Inflasi

Pemerintah Jepang berencana mengurangi beban biaya hidup masyarakat melalui pemangkasan pajak konsumsi makanan sebesar 8% selama dua tahun, mulai April tahun depan. Menteri Keuangan Satsuki Katayama menyampaikan rencana tersebut kepada parlemen di Tokyo pada Rabu (21/10/2026), ketika Jepang menghadapi tekanan inflasi akibat mahalnya barang impor dan risiko kenaikan harga yang berkelanjutan, dilansir dari Internasional.

Katayama menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan bantuan keuangan untuk rumah tangga. Kebijakan tersebut dirancang untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat akibat kenaikan biaya hidup, sementara Bank of Japan (BOJ) berupaya menjaga inflasi melalui kebijakan suku bunga.

Dalam tanggapannya kepada anggota parlemen mengenai potensi pertentangan antara pemangkasan pajak dan kebijakan moneter, Katayama menegaskan bahwa pemerintah tetap berkoordinasi dengan bank sentral.

"Kami terus bertukar pandangan dengan Bank of Japan (BOJ) dalam berbagai aspek. Tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan BOJ," ujar Satsuki Katayama, Menteri Keuangan Jepang.

Koordinasi tersebut berlangsung ketika BOJ menghadapi risiko inflasi inti yang berpotensi melampaui target 2%. Pada September, bank sentral menaikkan suku bunga menjadi 1,25%, tingkat tertinggi dalam 31 tahun terakhir.

Kenaikan risiko inflasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk guncangan energi akibat perang di Iran, meningkatnya permintaan global terhadap kecerdasan buatan (AI), serta mahalnya barang impor seiring pelemahan mata uang yen. Kondisi tersebut menambah tantangan bagi otoritas Jepang dalam mengendalikan harga sekaligus menopang daya beli masyarakat.

Katayama mengakui bahwa pengurangan pajak konsumsi berpotensi meningkatkan permintaan dan mendorong inflasi. Namun, pemerintah menargetkan agar kebijakan fiskal tetap mendukung perekonomian tanpa memperbesar tekanan harga.

"Namun, kami akan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif ini mampu meningkatkan kapasitas penawaran Jepang, tanpa memicu percepatan inflasi," ujar Satsuki Katayama, Menteri Keuangan Jepang.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi merencanakan pengurangan pajak konsumsi sebesar 8% untuk produk makanan selama dua tahun mulai April tahun depan. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan biaya hidup.

Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa pemangkasan pajak yang disertai peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong lonjakan permintaan. Perkembangan itu berpotensi berlawanan dengan upaya BOJ mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang lebih ketat.