Ismail Fahmi Tegaskan Jawaban Meta AI Bukan Bukti Pemblokiran

Jawaban chatbot Meta AI yang mengaitkan pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta demonstrasi dengan permintaan pemerintah memicu perdebatan mengenai transparansi platform digital. Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menegaskan bahwa jawaban kecerdasan buatan tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk memastikan keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dilansir dari Detik iNET.

Polemik bermula ketika pengguna media sosial menanyakan dugaan pemblokiran konten demonstrasi dan karhutla kepada Meta AI. Chatbot itu menghubungkan pembatasan tersebut dengan permintaan Komdigi, tetapi Ismail mengingatkan bahwa jawaban AI bukan pernyataan resmi perusahaan dan belum tentu mencerminkan keseluruhan fakta.

Ismail menjelaskan bahwa dokumentasi transparansi Meta memang mencatat mekanisme pembatasan akses berdasarkan permintaan hukum pemerintah. Namun, keberadaan mekanisme tersebut tidak membuktikan bahwa sebagian besar pemblokiran dilakukan atas permintaan Komdigi.

Ismail meminta publik membedakan catatan resmi perusahaan dari interpretasi yang dihasilkan chatbot.

"Kita perlu memisahkan dulu mana yang fakta dan mana yang tafsiran. Mekanisme pemblokiran atas permintaan pemerintah itu memang ada, dan Meta sendiri menjelaskannya di laman transparansi mereka. Labelnya juga resmi, 'tidak tersedia di Indonesia karena kami mematuhi permintaan hukum dari KOMDIGI'. Jadi itu bukan karangan AI," ujar Ismail Fahmi, Pendiri Drone Emprit.

Menurut Ismail, Meta AI tidak memiliki akses ke data internal moderasi perusahaan untuk memastikan proporsi pembatasan yang berkaitan dengan permintaan pemerintah. Ia juga menyebut chatbot tersebut kemudian mengoreksi jawabannya dengan menjelaskan bahwa informasi sebelumnya bukan berasal dari pengumuman resmi, melainkan berdasarkan pola label permintaan hukum.

"Tapi kalau AI bilang 'sebagian besar pemblokiran karena Komdigi', itu sudah generalisasi. Meta AI tidak punya akses ke data moderasi internal Meta. Bahkan Meta AI sendiri kemudian meralat dan menyebut jawabannya bukan dari rilis resmi, melainkan dari pola label permintaan hukum," tutur Ismail.

Ia menilai jawaban chatbot yang disampaikan dengan meyakinkan tetap tidak dapat menggantikan bukti dokumenter atau pernyataan resmi. Karena itu, klaim mengenai pihak yang meminta pembatasan konten harus diperiksa melalui sumber yang dapat diverifikasi.

"Jawaban Meta AI tidak bisa dijadikan bukti. Jawaban chatbot itu bukan pernyataan resmi perusahaan. Ia hanya merangkum informasi yang beredar, lalu menyusunnya jadi jawaban yang terdengar meyakinkan," kata Ismail.

Ismail menyebut penelitian SAFEnet dan Remotivi sebagai rujukan untuk menelusuri persoalan pembatasan konten. Menurutnya, data dalam penelitian tersebut perlu diperiksa secara langsung, bukan digantikan oleh kesimpulan chatbot.

"Tapi data yang dikutipnya memang ada. Riset SAFEnet dan Remotivi juga mencatat hal tersebut. Jadi kalau mau bicara bukti, rujuklah ke riset itu, bukan ke chatbot," imbuh Ismail.

Terkait dugaan pembatasan konten karhutla di Instagram, Ismail mengatakan bahwa status persoalan tersebut masih diperdebatkan. Komdigi membantah tuduhan keterlibatan, sementara Meta belum memberikan konfirmasi resmi mengenai dugaan tersebut.

"Untuk Karhutla, posisinya memang masih klaim lawan klaim. Komdigi membantah, sementara Meta belum memberikan konfirmasi resmi. Saya kira publik juga perlu membedakan dua hal," kata Ismail.

Ia menjelaskan bahwa pemblokiran berbeda dari penurunan jangkauan. Konten yang diblokir tidak dapat diakses, sedangkan unggahan yang jangkauannya menurun masih tersedia, tetapi lebih jarang muncul di linimasa atau rekomendasi pengguna lain.

"Pertama, konten yang diblokir, artinya tidak bisa diakses sama sekali. Kedua, konten yang jangkauannya turun, artinya masih ada tapi jarang muncul. Banyak keluhan soal Karhutla itu sebenarnya masuk kategori kedua, dan penyebabnya bisa berbeda," ujar Ismail.

Menurut Ismail, transparansi algoritma platform masih terbatas meskipun perusahaan menyediakan aturan komunitas dan laporan transparansi. Mekanisme yang menentukan peningkatan atau penurunan jangkauan konten belum dijelaskan secara terperinci, sementara pengguna umumnya tidak memperoleh pemberitahuan ketika jangkauan unggahannya dibatasi.

"Jujur, transparansi algoritma platform baru setengah. Aturan komunitas dan laporan per negara memang dibuka. Tapi bagaimana sebuah konten dinaikkan atau diturunkan jangkauannya, itu tidak pernah dijelaskan rinci. Pengguna juga umumnya tidak diberi tahu kalau jangkauannya dibatasi," papar Ismail.

Ia mencontohkan kebijakan Instagram dan Threads yang secara default membatasi rekomendasi konten bertema politik. Kebijakan tersebut dapat memengaruhi jangkauan unggahan mengenai demonstrasi atau kebijakan publik tanpa membuat konten itu diblokir.

"Instagram dan Threads, misalnya, membatasi rekomendasi konten bertema politik secara default. Akibatnya, unggahan soal demo atau kebijakan publik bisa sepi tanpa pernah diblokir," lanjut Ismail.

Ismail juga menyoroti perlunya keterbukaan pemerintah ketika meminta pemutusan akses konten. Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemberitahuan beserta alasan hukum sebelum pemutusan akses merupakan langkah untuk memperkuat transparansi.

"Karena itu, putusan MK yang mewajibkan notifikasi beserta alasan hukum sebelum pemutusan akses konten menurut saya langkah yang baik. Transparansi harus datang dari dua arah, platform dan pemerintah," kata Ismail.

Bagi kreator yang mendapati unggahannya hilang atau mengalami penurunan jangkauan, Ismail menyarankan pemeriksaan label pembatasan berdasarkan permintaan hukum dan fitur Status Akun di Instagram. Pengguna juga perlu memperhatikan apakah unggahannya berkaitan dengan topik politik yang terkena kebijakan rekomendasi platform.

Ia mengingatkan bahwa cara pengguna merumuskan pertanyaan dapat memengaruhi jawaban chatbot, sehingga jawaban yang terdengar seperti pengakuan internal perusahaan belum tentu memiliki dasar yang kuat.

"AI itu cenderung mengikuti cara kita bertanya. Kalau pertanyaannya sudah menggiring, jawabannya juga cenderung mengiyakan. Gayanya yang santai dan percaya diri membuat jawabannya terdengar seperti pengakuan orang dalam, padahal bukan," tutur Ismail.

Ismail menempatkan AI sebagai sarana awal untuk mencari informasi, bukan sumber akhir dalam memverifikasi klaim. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap sumber primer sebelum suatu informasi digunakan untuk memastikan tuduhan.

"Prinsipnya sama seperti di dunia kesehatan. Informasi apa pun harus dicek ke sumber primer. AI boleh dipakai sebagai titik awal, tapi bukan rujukan akhir," pungkas Ismail.