Iringan Pejabat Hadang Ambulans di Lubang Buaya Jakarta Timur

Kemacetan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, terjadi akibat penutupan jalan bagi rombongan mobil pejabat yang menuju Monumen Pancasila Sakti pada Kamis (1/10/2026). Penutupan jalan tersebut menghambat laju sebuah ambulans yang membawa pasien dalam kondisi kritis, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Peristiwa ini menjadi sorotan masyarakat setelah rekaman video pendek beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pengendara sepeda motor berteriak meminta agar jalur dibuka karena adanyal pasien emergency yang membutuhkan penanganan medis segera.

Sejumlah mobil dinas terlihat mengantre masuk ke area upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila saat klakson bersahutan. Penutupan akses jalan ini memicu keresahan warga sekitar mengingat kedudukan ambulans dalam hierarki prioritas lalu lintas.

Secara hukum, aturan mengenai prioritas penggunaan jalan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 134 regulasi tersebut menempatkan ambulans di posisi kedua kendaraan yang wajib didahulukan setelah mobil pemadam kebakaran.

"Bapak saya sudah kritis," kata pria itu berulang kali.

Teriakan panik tersebut terdengar keras di tengah antrean kendaraan pejabat yang menanti giliran masuk ke lokasi acara.

"Bapak saya sudah kritis, kasih jalan," ucapnya kepada sejumlah mobil pejabat yang mengarah ke Lubang Buaya.

Suara warga lain juga terdengar mencoba membantu membukakan jalan bagi armada penolong tersebut.

"Ada ambulans kasih jalan," ujar suara yang terdengar dalam video.

Pakar keselamatan berkendara menilai penutupan akses bagi armada medis tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang regulasi maupun keselamatan.

"Dalam kondisi ini (membawa pasien), petugas ambulans dilindungi hukum, dia mempunyai hak prioritas. Ambulans itu prioritas kedua setelah pemadam kebakaran. Artinya presiden aja kalah prioritasnya. Tamu-tamu negara aja kalah prioritasnya sama ambulans yang sedang membawa pasien," kata praktisi keselamatan berkendara sekaligus Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu beberapa waktu lalu.

Pakar keselamatan jalan ini juga menekankan bahwa urutan keutamaan lalu lintas berlaku universal untuk seluruh rombongan pengawalan tanpa terkecuali.

"Bahkan dalam konteks ambulans saja, tamu negara atau mobil RI 1/RI 2 pun harus memberikan prioritas kepada mereka, termasuk para pengawalnya. Karena skala prioritasnya mereka di bawah," tambah Jusri.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, iring-iringan pejabat negara berada di urutan keempat atau di bawah ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, serta pemadam kebakaran.