Iran Tinjau Surat Vance dan Tolak Rencana Pertemuan dengan AS

Upaya diplomatik untuk meredakan konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) menghadapi ketidakpastian setelah Teheran mengonfirmasi penerimaan surat dari Wakil Presiden JD Vance. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Sabtu (31/10/2026) menyatakan belum ada agenda pertemuan dengan pejabat Washington, sementara komunikasi melalui mediator masih berlangsung.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera yang dilaporkan kantor berita negara IRNA dan dikutip AFP, Araghchi mengatakan pemerintah Iran sedang memeriksa pesan tersebut. Surat itu sebelumnya dikirimkan Vance kepada pejabat tinggi keamanan nasional Iran atas arahan Presiden Donald Trump.

Araghchi menjelaskan bahwa komunikasi tersebut telah dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi di Teheran.

"Pesan dari Wakil Presiden Amerika JD Vance telah ditinjau dengan saksama dan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi," ujar Araghchi.

Meski demikian, pemerintah Iran belum menunjukkan kesiapan untuk mengadakan perundingan langsung. Araghchi menyebut persyaratan negaranya sudah disampaikan dan pembahasan masih dilakukan melalui pihak ketiga.

"Dalam situasi saat ini, Iran tidak melihat perlunya pertemuan dengan pihak Amerika; syarat-syarat Iran sudah jelas, dan konsultasi mengenai hal tersebut terus berlangsung di antara pihak-pihak penengah," ujar Araghchi.

Ia juga memperingatkan Washington agar tidak menggunakan komunikasi tersebut untuk memecah belah pihak-pihak di Iran.

"Jika tujuan Washington mengirimkan pesan tersebut adalah untuk menabur perpecahan, maka ini akan menjadi langkah keliru lainnya, yang menambah daftar kesalahan Amerika sebelumnya," ujar Araghchi.

Namun, Araghchi tidak sepenuhnya menutup kemungkinan pendekatan diplomatik. Ia menilai upaya komunikasi untuk mencapai kesepahaman yang lebih luas dapat menjadi langkah positif.

"Upaya pihak Amerika untuk membuka dialog dan mencapai pemahaman yang lebih luas dipandang sebagai langkah positif," ujar Araghchi.

Sebelumnya, media pemerintah Iran Tasnim News Agency melaporkan pada Jumat (30/10/2026) bahwa surat dari Vance telah diterima, tetapi belum memperoleh jawaban resmi.

"Iran telah menerima surat tersebut, tetapi belum menanggapinya," demikian laporan Tasnim News Agency yang dikutip AFP. Kantor berita Fars juga menyampaikan informasi serupa berdasarkan keterangan sumber yang mengetahui persoalan tersebut.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa komunikasi Vance dengan Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, merupakan bagian dari upaya Trump menghidupkan kembali negosiasi dan mencegah serangan baru terhadap Iran.

Menurut laporan tersebut, pembahasan diarahkan pada kemungkinan kerangka negosiasi, bukan rincian kesepakatan damai. Langkah diplomatik itu berlangsung ketika Washington juga mempertimbangkan berbagai opsi militer.

Di tengah situasi tersebut, Vance menepis kekhawatiran bahwa keterlibatan militer AS akan berkembang menjadi perang berkepanjangan. Dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis, ia menyatakan Trump tetap akan menjalankan tujuan pemerintahannya.

"Masih ada banyak hal lain yang masih perlu kami kerjakan, tetapi satu hal yang bisa saya sampaikan, jika Anda khawatir akan terjadinya perang tanpa akhir lainnya, Donald Trump tidak akan pernah membiarkan ini menjadi perang tanpa akhir," kata Vance.

Ia membedakan kritik terhadap keterlibatan militer AS di luar negeri dengan anggapan bahwa militer Amerika tidak boleh digunakan dalam kondisi apa pun.

"Dia akan mencapai tujuan-tujuan Amerika, dan setelah itu kami akan berfokus pada berbagai hal lain yang sedang kami kerjakan," tambah Vance.

Sementara itu, persiapan militer AS dan Israel turut meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan baru. Lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan pada Kamis (29/10/2026) bahwa 10 pesawat kargo militer AS telah mendarat di Pangkalan Udara Ovda dan Nevatim di wilayah Negev selatan.

Pesawat-pesawat tersebut dilaporkan berangkat dari Fort Bliss, Texas. Sejumlah aset militer AS lainnya juga disebut dikirim ke pangkalan di Yordania, Arab Saudi, dan Qatar. Namun, pemerintah AS belum mengonfirmasi pengerahan tersebut maupun jenis perlengkapan yang dibawa.

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada KAN bahwa kedua negara terus menyelaraskan persiapan militer, meskipun keputusan mengenai operasi baru belum ditetapkan.

"Israel dan Amerika Serikat berkoordinasi erat. Meskipun belum ada keputusan yang dibuat mengenai masalah ini, Amerika dan Israel sedang mempersiapkan diri untuk setiap keputusan yang diambil Presiden Donald Trump," kata pejabat Israel tersebut.

The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Jenderal Brad Cooper, telah memberikan sejumlah opsi serangan terhadap Iran kepada Trump. Pengarahan tersebut belum berarti keputusan untuk melancarkan operasi militer telah diambil.

Rencana kemungkinan serangan itu mendapat kritik dari Senator Partai Demokrat Chris Murphy. Setelah menerima pengarahan mengenai opsi militer tersebut, Murphy memperingatkan bahwa tindakan Washington dapat memperluas konflik.

Murphy menyebut rencana tersebut sebagai sesuatu yang "gila". Anadolu Agency melaporkan bahwa ia juga menilai operasi militer itu berisiko merusak komitmen AS terhadap supremasi hukum.

Ketegangan kedua negara berawal dari serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta sejumlah posisi militer AS di negara-negara Arab.

Konflik tersebut mengganggu pengiriman energi dari kawasan Teluk. Iran membatasi pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global. Sebagai respons, AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Pada Rabu (28/10/2026), Araghchi sebelumnya menyampaikan bahwa Iran sedang membahas rencana penghentian perang dan pembukaan kembali Selat Hormuz bersama mediator, termasuk Qatar dan Pakistan.

Teheran menetapkan tujuh persyaratan untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Di antaranya gencatan senjata di seluruh front Timur Tengah, termasuk Lebanon, pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, penghapusan sanksi terhadap sektor minyak, serta penghentian blokade angkatan laut AS.