Iran Tunda Perundingan Langsung dengan AS Meski Dialog Berlanjut

Pemerintah Iran belum bersedia memulai perundingan langsung dengan Amerika Serikat meskipun komunikasi diplomatik kedua negara menunjukkan perkembangan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan Teheran masih menunggu tanggapan Washington atas sejumlah tuntutan, sementara komunikasi melalui Qatar dan Pakistan sebagai mediator tetap berlangsung. Perkembangan ini muncul setelah Wakil Presiden AS JD Vance mengirim pesan kepada Mohsen Rezaei, pejabat senior keamanan Iran.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS, komunikasi tersebut bertujuan menghidupkan kembali diplomasi dan mencegah serangan besar-besaran baru terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengonfirmasi adanya perubahan dalam pendekatan komunikasi Washington. Namun, dia menyatakan belum memberikan jawaban atas pesan yang diterimanya.

"Nada mereka telah berubah. Saya belum membalas surat dari Wakil Presiden AS JD Vance," ujar Rezaei kepada televisi pemerintah Iran.

Sementara itu, Araghchi mengatakan pemerintah Iran telah mempelajari pesan Vance. Isinya masih dibahas oleh sejumlah pejabat terkait, sedangkan Teheran belum melihat alasan untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Washington. Menurut laporan kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi juga membantah informasi bahwa kedua negara sedang mempersiapkan negosiasi. Ia menyebut persyaratan Iran untuk mencapai kesepakatan telah disampaikan kepada pihak AS.

Qatar dan Pakistan tetap menjadi saluran komunikasi tidak langsung antara kedua negara. Araghchi menyatakan keputusan mengenai kemungkinan negosiasi langsung maupun tidak langsung bergantung pada tanggapan Washington terhadap tuntutan Teheran. Dalam pembahasan mediasi, Qatar mengusulkan perubahan tenggat pembukaan kembali Selat Hormuz dari tujuh hari menjadi lima hari. Usulan tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan pemangkasan waktu hingga dua hari.

"Saat ini, sedang dibahas usulan untuk mempersingkat periode tersebut menjadi dua hari," ujar Araghchi. Persoalan Selat Hormuz menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi kedua negara. Iran mensyaratkan penggunaan rute transit baru yang ditetapkan bersama Oman serta penutupan jalur alternatif lainnya sebelum pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut. Selain pengaturan navigasi, Teheran meminta Washington memulihkan pengecualian sanksi terhadap penjualan minyak Iran dan mencairkan seluruh aset negaranya yang dibekukan, termasuk dana yang tersimpan di Qatar.

Upaya diplomasi berlangsung ketika ketegangan kedua negara belum sepenuhnya mereda. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap aset Israel dan AS di kawasan.

Pada April, gencatan senjata tercapai. Selanjutnya, pada Juni, Washington dan Teheran menandatangani kerangka kesepakatan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, pelaksanaannya terhambat perbedaan pandangan mengenai pengaturan keamanan jalur pelayaran tersebut.

Laporan ANTARA juga mencatat bahwa kedua negara sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada pertengahan Juni untuk menghentikan permusuhan. Akan tetapi, serangan kembali terjadi tidak lama setelah kesepakatan tersebut, sehingga konflik belum memperoleh penyelesaian permanen. Di tengah perkembangan diplomatik itu, Presiden AS Donald Trump membantah laporan mengenai upaya Vance menghidupkan kembali perundingan damai atas arahannya.

Trump menyebut keterlibatan wakil presiden berkaitan dengan upaya membantu penyediaan pasokan medis bagi Iran.

Araghchi juga menegaskan bahwa Iran tetap mempertimbangkan kemungkinan kembali menghadapi Amerika Serikat dalam konflik bersenjata. Pemerintah Teheran menyatakan kesiapannya menghadapi berbagai kemungkinan selama tuntutan terkait sanksi, aset beku, dan keamanan pelayaran belum memperoleh tanggapan yang sesuai.