Iran Tetapkan Angkatan Laut dan Udara Inggris sebagai Organisasi Teroris

Ketegangan diplomatik antara Iran dan Inggris meningkat setelah Teheran menetapkan Dinas Intelijen Rahasia Inggris (MI6) sebagai kelompok bermusuhan serta Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (Royal Air Force) sebagai organisasi teroris. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan keputusan tersebut pada Minggu, 1 November 2026, sebagai tindakan balasan terhadap kebijakan pemerintah Inggris.

Dalam pernyataan resminya yang dilaporkan Kantor Berita Farsnews, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut sejumlah kebijakan Inggris bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional. Teheran secara khusus mempersoalkan tindakan yang dianggap melanggar kedaulatan nasional negara lain.

Keputusan tersebut merujuk pada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Pemerintah Iran menyatakan langkah balasan itu berkaitan dengan serangkaian tindakan Inggris selama setahun terakhir yang dinilai bermusuhan terhadap kepentingan nasional Iran.

Salah satu persoalan yang disoroti Teheran adalah keterlibatan Inggris dalam konflik yang oleh Iran disebut sebagai perang yang dipaksakan Amerika Serikat dan Israel. Iran menuding Inggris menyediakan pangkalan, fasilitas militer, serta dukungan logistik di wilayah yurisdiksinya.

Teheran juga mempersoalkan keputusan pemerintah Inggris pada 13 Juli 2026 yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam cakupan Undang-Undang Ancaman Negara 2026 (State Threats Act 2026).

Menanggapi kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan dua tindakan hukum terhadap institusi Inggris. Ketentuan pertama berlaku terhadap MI6 berdasarkan catatan tambahan 2 Pasal 1 undang-undang tentang Peningkatan Hukuman atas Spionase dan Kerja Sama dengan Rezim Zionis serta Negara-Negara yang Memusuhi Keamanan dan Kepentingan Nasional.

Penetapan MI6 sebagai kelompok bermusuhan berlaku sejak 1 November 2026, bertepatan dengan penerbitan pernyataan resmi pemerintah Iran.

Langkah kedua menyasar Royal Navy dan Royal Air Force. Kedua institusi militer Inggris tersebut ditetapkan sebagai organisasi teroris berdasarkan undang-undang tentang Tindakan Balasan terhadap Penetapan Korps Garda Revolusi Islam sebagai Organisasi Teroris oleh Amerika Serikat.

Ketentuan terhadap Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris juga mulai berlaku pada 1 November 2026. Dengan keputusan ini, Iran menerapkan langkah hukum terhadap dua institusi militer Inggris sekaligus lembaga intelijen negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan seluruh tindakan itu didasarkan pada ketentuan hukum internasional dan prinsip resiprositas atau tindakan timbal balik. Pemerintah Iran juga menegaskan bahwa Inggris akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari kebijakan yang dipersoalkan Teheran.