Iran Bahas Perubahan Doktrin Nuklir Usai Serangan

TEHERAN — Pemerintah Iran menghadapi meningkatnya desakan untuk mengevaluasi kebijakan nuklir setelah fasilitas nuklir negara tersebut menjadi sasaran serangan. Pada 1 November 2026, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen masyarakat menginginkan perubahan doktrin tersebut.

Meski tekanan publik dan dorongan dari parlemen semakin menguat, belum ada keputusan resmi dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi maupun kabinet mengenai perubahan kebijakan nuklir Iran.

Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran yang diberitakan ANTARA, Rezaei menyebut tuntutan masyarakat telah berkembang menjadi pembahasan serius di tingkat nasional.

"Rakyat Iran menyerukan perubahan doktrin nuklir negara. Saat ini, pembahasan serius tentang masalah tersebut sedang berlangsung," kata Rezaei.

Ia juga mengaitkan munculnya perdebatan tersebut dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurutnya, masyarakat mempertanyakan alasan negara harus mempertahankan kebijakan lama setelah menjalankan kewajiban inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Dalam wawancara khusus yang dilaporkan Fars News Agency pada 31 Oktober 2026, Rezaei menjelaskan bahwa kemungkinan perubahan kebijakan akan menjadi perhatian apabila konflik kembali berlangsung.

"Jika perang kembali terjadi, apakah kita akan tetap menggunakan doktrin sebelumnya atau tidak, kini menjadi bahan pembahasan," ujar Rezaei.

Ia menegaskan bahwa pembicaraan tersebut belum menghasilkan keputusan pemerintah. Sementara itu, kalangan parlemen disebut telah memulai langkah awal untuk mengevaluasi kebijakan nuklir negara.

Tekanan politik juga muncul melalui pernyataan anggota parlemen Mahmoud Nabavian. Dalam unggahan di platform X pada 30 Oktober 2026, Nabavian mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memberikan izin untuk mengembangkan senjata nuklir.

Menurut Nabavian, usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kota Qom dan mendapat persetujuan dari sejumlah peserta yang hadir. Pernyataan itu memperlihatkan adanya dorongan dari sebagian anggota parlemen untuk mengubah sikap Iran terhadap pengembangan senjata atom.

Desakan tersebut berhadapan dengan kebijakan lama yang ditetapkan oleh mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Ia sebelumnya mengeluarkan fatwa yang melarang pengembangan dan penggunaan senjata nuklir.

Selama ini, Teheran juga secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya hanya ditujukan untuk kepentingan damai. Iran mendasarkan sikap tersebut pada doktrin keamanan negara dan fatwa keagamaan, meskipun program nuklirnya tetap menjadi sumber perselisihan dengan negara-negara Barat.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada September, Rezaei sebelumnya menyatakan bahwa Iran masih mempertahankan kebijakan tersebut, meskipun perkembangan masa depan belum dapat dipastikan.

"Namun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," kata Rezaei dalam wawancara tersebut, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.

Pernyataan serupa mengenai ketidakpastian kebijakan masa depan juga tercantum dalam pemberitaan RCTI Plus yang mengutip wawancara September tersebut.

"Namun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," ujar Rezaei sebagaimana dikutip RCTI Plus.

Perdebatan mengenai doktrin nuklir berlangsung di tengah hubungan Iran dengan IAEA yang memburuk. Rezaei menuduh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi berpihak kepada Israel, tetapi tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut dalam keterangannya.

Rezaei juga menyatakan Iran telah menjalani inspeksi secara luas dan memiliki dokumentasi yang menurut penilaiannya menunjukkan tidak adanya penyimpangan dari tujuan damai program nuklir negara itu.

Hingga 1 November 2026, pemerintah Iran belum mengumumkan perubahan resmi terhadap doktrin nuklirnya. Kebijakan tersebut masih menjadi bahan perdebatan di tengah tekanan masyarakat, dorongan parlemen, dan ketegangan keamanan regional.