Tekanan AS dan Konflik Elite Guncang Pemerintahan Iran

Pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian menghadapi tekanan politik dan ekonomi sekaligus ketika blokade Amerika Serikat menekan ekspor minyak Iran dan kelompok garis keras di parlemen mendorong pemakzulan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pada Oktober 2026, kemerosotan mata uang, lonjakan harga kebutuhan pokok, dan kebuntuan diplomasi memperberat tantangan Teheran.

Menurut Pusat Statistik Iran, inflasi tahunan mencapai 73,6 persen pada September 2026, sedangkan inflasi berdasarkan perbandingan tahunan pada akhir bulan itu tercatat 89,8 persen. Data tersebut menunjukkan tekanan harga yang semakin berat bagi rumah tangga di tengah pelemahan rial dan pembatasan perdagangan.

Data pasar yang dikutip MINA menyebut rial diperdagangkan sekitar 2,69 juta per dolar AS pada awal Oktober. Nilai tukarnya juga dilaporkan merosot hampir 57 persen dibandingkan awal tahun berdasarkan data Refinitiv, sementara harga euro menembus 3 juta rial.

Tekanan ekonomi tersebut berlangsung bersamaan dengan perselisihan mengenai arah diplomasi Iran. Anggota parlemen Teheran Amirhossein Sabeti menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan Araghchi melalui surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf. Hossein-Ali Haji-Deligani juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengajukan pemakzulan.

Para pengkritik mempersoalkan pertemuan Araghchi dengan negosiator Amerika Serikat di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menilai menteri tersebut tidak memiliki mandat untuk mengadakan pertemuan itu. Usulan pemakzulan masih memerlukan pengumpulan tanda tangan sesuai ketentuan parlemen.

Ali Afshari, analis politik yang bermukim di Amerika Serikat, menilai perselisihan tersebut berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dalam struktur kekuasaan Iran. Menurutnya, kelompok moderat di pemerintahan dapat menjadi sasaran kritik ketika penguasa menghadapi keputusan diplomatik yang kontroversial.

Afshari menjelaskan bahwa dinamika serupa pernah muncul ketika Iran menerapkan kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action pada 2015. Saat itu, kelompok garis keras menguasai mayoritas kursi parlemen dan menentang kesepakatan tersebut, tetapi penolakan itu tidak menghentikan penandatanganannya.

“Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan,” ujar Afshari kepada Deutsche Welle.

Ia juga menyoroti peran politik kelompok garis keras dalam memengaruhi opini publik dan mempertahankan nilai-nilai Republik Islam Iran dalam kebijakan domestik maupun luar negeri.

“Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Islam adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri,” ujar Afshari.

Afshari menegaskan bahwa kementerian luar negeri bukan lembaga yang menentukan keputusan strategis negara. Dalam pandangannya, Araghchi menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pusat kekuasaan.

“Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu,” ujar Afshari.

Di sektor energi, pengunduran diri Menteri Perminyakan Mohsen Paknejad menambah ketidakpastian. Pemerintah menyebut alasan pribadi sebagai penyebab pengunduran dirinya, sementara ekspor minyak menghadapi hambatan akibat kebijakan pembatasan Amerika Serikat.

Umud Shokri, ahli strategi energi dan analis geopolitik, menilai pergantian pimpinan kementerian tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural. Menurutnya, jaringan ekspor yang dibangun untuk menghindari sanksi telah menciptakan transaksi yang tidak transparan dan membatasi kemampuan pemerintah mengawasi pendapatan minyak.

“Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian,” ujar Shokri.

Shokri juga menyebut pelaku swasta yang memiliki hubungan dengan pusat kekuasaan, terutama Korps Garda Revolusi Islam, terlibat dalam jalur penjualan minyak yang tidak terbuka. Harga transaksi dan besaran komisi tidak dipublikasikan secara transparan.

“Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut,” ujar Shokri.

Di sisi lain, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menolak penilaian Washington bahwa perekonomian negaranya berada di ambang kehancuran. Dalam pertemuan Dana Moneter Internasional di Bangkok pada 14 Oktober, ia menyatakan ekonomi Iran tetap mampu bertahan menghadapi sanksi dan tekanan Amerika Serikat.

Hemmati menyebut klaim mengenai keruntuhan ekonomi Iran sebagai “ilusi”. Ia mengatakan bank sentral berfokus pada pengendalian inflasi, stabilisasi sistem keuangan, kelancaran operasional perbankan, serta ketersediaan valuta asing untuk mengimpor obat-obatan dan kebutuhan pokok.

Pernyataan itu menanggapi kampanye tekanan ekonomi pemerintahan Presiden Donald Trump. Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya memperkirakan Iran akan kehabisan minyak yang dapat dijual ke China dalam waktu dua minggu, dalam wawancara pada 27 September.

Menurut laporan Reuters yang dikutip media Vietnam.vn, Washington kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran sejak Juli dan memperluas pembatasan perdagangan serta keuangan pada 24 Agustus. Platform analisis energi Vortexa mencatat ekspor minyak mentah Iran melalui laut turun hingga nol sejak minggu kedua September dan diperkirakan bertahan pada tingkat tersebut setidaknya sampai 5 Oktober.

Namun, laporan The Washington Post pada 9 Oktober menyebut Iran masih mempertahankan sebagian penjualan minyak melalui jalur darat dan menggunakan persediaan yang telah tersedia. Pada akhir September, bank sentral juga mengumumkan program penjualan valuta asing hingga US$2 miliar melalui bank-bank milik negara untuk meningkatkan pasokan dolar di pasar.

Dampak krisis semakin terasa pada harga pangan dan pendapatan masyarakat. Menurut data yang dihimpun MINA, inflasi pangan nasional mencapai 121,7 persen, sementara sembilan provinsi mencatat inflasi tahunan di atas 100 persen. Di Hormozgan, kenaikan harga makanan dan minuman mencapai 149,8 persen.

Harga roti dilaporkan naik dari 250.000 menjadi 500.000 rial per potong, sedangkan beras meningkat dari 3,5 juta menjadi 5,5 juta rial per kilogram. Ekonom Iran Ehsan Zakernia menjelaskan bahwa pelemahan mata uang mempermahal barang-barang yang harganya dipengaruhi dolar AS, terutama kebutuhan dasar.

“Sebagian besar orang Iran menerima pendapatan dalam rial, dan pendapatan mereka terbatas. Ketika harga dolar naik, barang-barang yang terpengaruh dolar, terutama kebutuhan pokok, menjadi lebih mahal,” ujar Zakernia.

MINA juga melaporkan bahwa upah bulanan rata-rata yang setara dengan sekitar 120 euro pada awal tahun turun menjadi sekitar 70 euro. Menurut laporan yang sama, Wakil Menteri Tenaga Kerja Iran menyebut sekitar 2 juta orang kehilangan pekerjaan akibat perang, sementara pembatasan akses internet global sejak Februari 2026 menambah tekanan terhadap kegiatan usaha.