Iran Perkuat Militer dan Siapkan Respons Tanpa Batas Geografis

Ketegangan militer di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran memperkuat kesiapan angkatan bersenjatanya untuk menghadapi kemungkinan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Langkah tersebut diperintahkan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei di tengah kebuntuan perundingan dan ketidakpastian mengenai kelanjutan konflik.

Menteri Pertahanan Iran Mehrdad Akhlaghi Ketabchi mengatakan pada Minggu (1/11/2026), pemerintah mempercepat peningkatan kemampuan tempur militer, termasuk kemampuan merespons ancaman tanpa batasan wilayah geografis.

Ketabchi menyebut penguatan tersebut dilakukan dengan tegas berdasarkan arahan Mojtaba Khamenei. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan tempur menjadi bagian dari persiapan menghadapi berbagai kemungkinan ancaman.

"Kami dengan cepat meningkatkan kemampuan tempur angkatan bersenjata kami agar mampu merespons tanpa batasan geografis," ujar Ketabchi.

Wakil Urusan Politik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Brigadir Jenderal Yadollah Javani, mengatakan Iran mengoperasikan militernya dengan asumsi serangan AS atau Israel dapat terjadi sewaktu-waktu.

"Sepenuhnya siap menghadapi skenario apa pun yang mungkin dirancang oleh musuh," ujar Javani kepada kantor berita semi-resmi Fars, sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Minggu (1/11/2026).

Javani juga memperingatkan kemampuan Iran untuk menyerang kapal perang AS. Menurutnya, wilayah yang dimasuki pasukan lawan melalui serangan udara maupun lintas perbatasan dapat menjadi medan pertempuran.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ebrahim Azizi, turut menegaskan bahwa pemerintah akan merespons ancaman militer dengan segera.

"Kami akan merespons setiap ancaman dengan segera dan jauh lebih keras daripada sebelumnya, serta tidak akan ada batasan apa pun, baik secara geografis maupun terkait target yang disasar," tulis Azizi melalui akun X resminya.

Azizi menghubungkan sikap tersebut dengan pengalaman Iran dalam konflik sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyerahkan keputusan mengenai akhir peperangan kepada pihak lawan.

"Tidak diragukan lagi, kamilah yang akan menentukan akhir dari perang ini, bukan pihak yang kalah dalam perang 12 hari maupun perang 40 hari," tambah Azizi.

Mojtaba Khamenei sebelumnya telah menginstruksikan para komandan senior militer untuk memastikan setiap ancaman memperoleh tanggapan segera dan efektif.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran, IRIB, pada Sabtu (31/10/2026), Khamenei menegaskan, "Jika musuh sekali lagi melancarkan serangan militer atau teroris, Angkatan Bersenjata Republik Islam dan bangsa Iranlah yang akan menentukan waktu dan kondisi bagi akhir mereka."

Instruksi tersebut juga mencakup pembaruan daftar sasaran militer Iran. Khamenei meminta agar aset-aset milik AS dan Israel dimasukkan ke dalam daftar tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi ancaman.

Ia memerintahkan para komandan memberikan "respons yang segera dan efektif, tanpa batasan geografis" terhadap potensi ancaman. Khamenei juga menginginkan seluruh aset AS dan Israel berada "dalam jangkauan angkatan bersenjata" Iran.

Juru Bicara Militer Iran Mohammad Akraminia sebelumnya memperingatkan kemungkinan meluasnya konflik apabila Presiden AS Donald Trump kembali melakukan "petualangan di kawasan" bersama Israel.

Di pihak AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan Trump belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan melancarkan serangan baru terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan ketika pembicaraan perdamaian kedua negara masih mengalami hambatan.

"Kita dapat mencapai tujuan militer jika kita menghendakinya," ujar Rubio dalam konferensi pers di Atlanta, Georgia, sebagaimana dilansir AFP pada Minggu (1/11/2026).

Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga dilaporkan berbeda pandangan mengenai waktu pelaksanaan operasi militer berikutnya. Menurut laporan Axios, keduanya membicarakan perkembangan negosiasi dengan Teheran melalui sambungan telepon pada Sabtu (31/10/2026).

Netanyahu mendesak Trump mempertimbangkan serangan setelah pemilihan sela AS. Sebaliknya, Trump cenderung memberikan kesempatan kepada proses diplomasi yang masih berlangsung.

Trump menyampaikan bahwa perundingan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif ketika berbicara kepada wartawan pada Sabtu.

"Berjalan dengan baik," ujar Trump mengenai negosiasi untuk mengakhiri perang, sebagaimana dilaporkan AFP pada Senin (2/11/2026).

Trump juga menyebut masih terdapat satu atau dua persoalan yang perlu diselesaikan. Ia menilai operasi militer baru belum mendesak karena kemampuan militer dan program nuklir Iran dianggap telah dilumpuhkan.

Perbedaan pendekatan Washington dan Tel Aviv berlangsung ketika konflik telah memasuki bulan kedelapan. Tekanan politik domestik AS turut menjadi pertimbangan karena kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup memicu ketidakpuasan masyarakat menjelang pemilihan sela.

Sementara itu, jalur diplomasi tetap diupayakan melalui sejumlah negara mediator. Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei mengungkapkan telah menerima surat dari Wakil Presiden AS JD Vance yang membahas kemungkinan menghidupkan kembali perundingan.

Menurut laporan Wall Street Journal, komunikasi tersebut belum mencantumkan persyaratan khusus untuk kesepakatan damai. Pembahasannya masih berfokus pada pembentukan kerangka negosiasi antara Washington dan Teheran.

Qatar juga mengirimkan delegasi ke Teheran sejak Jumat (30/10/2026) untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Iran. Delegasi tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dan melakukan koordinasi dengan sejumlah pejabat AS.

Upaya mediasi Qatar dan Pakistan diarahkan pada pembahasan program nuklir Iran, kemungkinan keringanan sanksi, serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan turut mendesak Washington dan Teheran menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomasi. Ia menilai pembukaan kembali Selat Hormuz penting bagi kelancaran perdagangan internasional.

"Hampir semua negara yang hadir sepakat bahwa konflik baru harus dihindari dan diplomasi harus terus diberi kesempatan," ujar Fidan.

Ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel meningkat sejak serangan militer pada 28 Februari 2026. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di kawasan, sementara perselisihan mengenai keamanan dan kebebasan navigasi Selat Hormuz masih belum terselesaikan meskipun memorandum telah ditandatangani pada Juni 2026.