Investasi KEK Tembus Rp 382,1 Triliun dan Serap 302.000 Pekerja

Investasi kumulatif di 25 kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia mencapai Rp 382,1 triliun dan menyerap sekitar 302.000 tenaga kerja sejak kawasan tersebut dibentuk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengembangan KEK Triwulan III 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (21/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menurut Airlangga, realisasi investasi KEK selama Januari-September 2026 mencapai Rp 46 triliun. Investasi pada periode tersebut turut menyerap 53.000 tenaga kerja.

Airlangga menilai pengembangan KEK merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa total investasi kumulatif dan penyerapan tenaga kerja menjadi indikator kontribusi KEK terhadap perekonomian Indonesia.

"Secara kumulatif sejak dibentuk KEK, realisasi investasi senilai Rp 382,1 triliun dan serapan tenaga kerja sebesar 302.000," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut data yang disampaikan Airlangga, tujuh kawasan berada di Pulau Jawa dan 18 lainnya berlokasi di luar Jawa.

Berdasarkan bidang usaha, kawasan tersebut mencakup 13 kawasan industri, enam kawasan pariwisata, dua kawasan kesehatan, satu kawasan digital, dua kawasan teknologi, serta satu kawasan jasa lainnya. Jumlah badan usaha yang beroperasi di seluruh KEK tercatat sebanyak 509 badan usaha.

Airlangga juga menyoroti perbedaan luas KEK Indonesia dengan sejumlah negara lain. Luas kawasan ekonomi khusus di Indonesia sekitar 24.000 hektare, sedangkan Vietnam dan Malaysia memiliki kawasan dengan luas mencapai 1,8 juta hektare hingga 2 juta hektare.

"Nah padahal kalau kita lihat size dari negara kita jauh lebih besar. Dan tentunya ini yan menjadi kita untuk kawasan ekonomi khusus," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah mendorong percepatan pengembangan KEK di sektor kesehatan, pariwisata, industri, digital, dan teknologi. Pada sektor kesehatan, pengembangan kawasan di Sanur, Bali, dan Batam diarahkan untuk menangkap potensi pengeluaran masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Airlangga memperkirakan sekitar dua juta warga Indonesia menjalani pengobatan di luar negeri, termasuk Singapura dan Penang, dengan total pengeluaran sekitar Rp 200 triliun. Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi tersebut melalui pengembangan KEK kesehatan.

Di sektor pariwisata, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 16 juta hingga 17,6 juta orang pada 2026. Menurut target yang disampaikan Airlangga, kunjungan tersebut berpotensi menghasilkan devisa sekitar US$ 24 miliar, dengan KEK pariwisata diharapkan mendukung peningkatan kunjungan dan aktivitas ekonomi daerah.

Pada sektor industri, Airlangga menyebut KEK Kendal memiliki potensi investasi Rp 370 triliun dan potensi penyerapan 250.000 tenaga kerja. Sementara itu, KEK Gresik memiliki potensi investasi Rp 264 triliun dengan potensi penyerapan 200.000 tenaga kerja.

Menurut Airlangga, dukungan perizinan dan perluasan kawasan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi investasi tersebut. Pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan kawasan industri lainnya agar mampu menarik investasi tambahan.

Untuk sektor digital dan teknologi, KEK Nongsa di Batam diharapkan mendukung pembangunan pusat data. Airlangga juga menyoroti potensi industri kreatif di KEK Singhasari dan Nongsa, termasuk produksi film dan animasi yang melibatkan lebih dari 1.000 animator di Nongsa.

Pemerintah turut mendorong pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di setiap kawasan. Menurut Airlangga, program tersebut diperlukan agar ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri di KEK.

"Dari tenaga kerja kami harapkan negara ini terus mendorong program yang khusus sehingga bisa mengisi pelatihan vokasi sesuai kebutuhan kawasan," tegas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.