BKPM Catat Investasi Hilirisasi Rp 480 Triliun hingga September 2026

Investasi sektor hilirisasi Indonesia mencapai Rp 480 triliun sepanjang Januari-September 2026, seiring upaya pemerintah memperkuat industrialisasi dan meningkatkan peran nasional dalam rantai pasok global. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai tersebut tumbuh 11,3% secara tahunan dan berkontribusi 31,2% terhadap total investasi nasional Rp 1.539,2 triliun, dilansir dari Nasional.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi hilirisasi pada kuartal III-2026 mencapai Rp 179,9 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2026 sebesar Rp 147,5 triliun dan kuartal II-2026 sebesar Rp 152,7 triliun.

Sektor mineral menjadi penyumbang investasi hilirisasi terbesar dengan nilai Rp 335,1 triliun. Komoditas nikel menyumbang Rp 118,9 triliun, disusul bauksit sebesar Rp 115,7 triliun.

Investasi hilirisasi besi baja tercatat Rp 40,8 triliun, tembaga Rp 39,5 triliun, dan pasir silika Rp 7 triliun. Sementara itu, kelompok mineral lainnya, termasuk timah, batubara, kobalt, mangan, emas dan perak, aspal Buton, serta logam tanah jarang, mencatat investasi Rp 13,2 triliun.

Pada sektor perkebunan dan kehutanan, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 83,6 triliun. Kontribusi berasal dari kelapa sawit sebesar Rp 44,4 triliun, kayu log Rp 25,3 triliun, karet Rp 8,9 triliun, serta komoditas lain seperti pala, pinus, kelapa, kakao, dan biofuel sebesar Rp 4,9 triliun.

Sektor minyak dan gas bumi mencatat investasi hilirisasi Rp 54 triliun, terdiri atas minyak bumi Rp 41,1 triliun dan gas bumi Rp 12,9 triliun. Adapun sektor perikanan dan kelautan membukukan Rp 7,3 triliun dari komoditas yang mencakup garam, tuna, cakalang, tongkol, udang, rumput laut, rajungan, dan tilapia.

Dari sisi sumber pendanaan, penanaman modal asing (PMA) mendominasi dengan nilai Rp 357,6 triliun atau 75% dari total investasi hilirisasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 122,4 triliun atau 25%.

Secara geografis, investasi hilirisasi masih terkonsentrasi di luar Pulau Jawa dengan nilai Rp 373,1 triliun atau sekitar 78% dari total. Investasi di Pulau Jawa tercatat Rp 106,9 triliun, setara 22%.

Berdasarkan negara asal investor, Hong Kong menempati posisi pertama dengan nilai Rp 146 triliun. Singapura berada di urutan berikutnya dengan Rp 116,1 triliun, disusul Republik Rakyat Tiongkok Rp 34,1 triliun, Jepang Rp 12,5 triliun, dan Korea Selatan Rp 8,7 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong investasi hilirisasi untuk memperkuat industrialisasi nasional. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Senin (19/10/2026), ia menyebut kontribusi sektor tersebut terhadap investasi nasional meningkat dibandingkan dengan 2024.

Rosan menjelaskan, kontribusi investasi hilirisasi pada 2024 masih sekitar 26%, sedangkan pada kuartal III-2026 telah mencapai 35%. Untuk periode Januari-September 2026, porsinya tercatat sebesar 31,2%.

"Jika kami melihat trennya, pada 2024 kontribusi hilirisasi masih sekitar 26%. Pada kuartal III tahun ini sudah 35%. Tentunya, kami akan terus mendorong investasi ini agar meningkat menjadi investasi yang berkualitas," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Menurut Rosan, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok industri. Ia mengakui sebagian investasi bersifat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerjanya tidak sebesar investasi di sektor perkebunan dan pertanian.

Meski demikian, Rosan menilai investasi yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan produksi internasional tetap menjadi bagian penting dari strategi hilirisasi pemerintah.

"Apabila investasi itu membuat kita menjadi bagian dari ekosistem rantai pasok dunia, itu juga yang kita inginkan," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan mencontohkan hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai sebagai sektor yang akan terus didorong. Pemerintah juga akan memperhatikan keseimbangan produksi bahan baku dan produk turunannya serta mendorong peningkatan teknologi agar penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi di industri nasional semakin baik.