Investasi Ekraf Tembus Rp183 Triliun di WCCE Jakarta

Realisasi investasi ekonomi kreatif Indonesia mencapai Rp183 triliun pada 2026, atau 134 persen dari target Rp136 triliun, saat pemerintah menyoroti peran sektor ini terhadap investasi nasional, ekspor nonmigas, dan tantangan pembiayaan karya di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Dilansir dari Medcom, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebut sektor ekonomi kreatif pada 2025 menyumbang 9,5 persen dari total investasi yang masuk ke Indonesia dan 12 persen dari ekspor nonmigas nasional.

Kementerian Ekonomi Kreatif memakai empat indikator untuk mengukur kinerja sektor ini, yakni investasi, ekspor, tenaga kerja, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional. Pengukuran itu mengacu pada 238 KBLI yang terkait ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap, tetapi bagian penting dari masa depan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi dunia," ujar Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.

Ia juga menjelaskan data investasi bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sementara data ekspor, tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB mengacu pada Badan Pusat Statistik.

"Kalau dilihat dari sektor lain, dari total investasi yang masuk ke Indonesia, realisasi 9,5 persen itu ke sektor ekraf dari total investasi ke Indonesia," kata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.

Untuk 2026, pemerintah menargetkan investasi ekonomi kreatif sebesar Rp146 triliun. Hingga kuartal I-2026, realisasinya telah mencapai 47 persen dari target tersebut, sekaligus setara 9,5 persen dari total investasi ke Indonesia, menurut pemaparan Riefky.

Selain pertumbuhan investasi, pemerintah menandai persoalan pada ekosistem digital yang dinilai memengaruhi pendapatan pelaku industri kreatif. Keluhan muncul dari kreator yang menilai penghitungan pendapatan belum transparan terhadap jumlah penonton.

"Fairness dari penghitungan pendapatan di platform-platform digital kita sering mendengar para content creator juga mengeluh tentang akuntabilitas atau transparansi" ujar Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.

Riefky juga menyoroti akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang masih sulit diperoleh pelaku ekonomi kreatif. Menurut dia, ide, konsep, dan hasil kreativitas belum sepenuhnya mudah dijadikan dasar memperoleh pendanaan.

Dalam forum World Conference on Creative Economy 2026, pemerintah menghimpun aspirasi pemangku kepentingan ke dalam dokumen Jakarta Vision. Forum itu disebut menjadi ruang untuk membawa isu transparansi pendapatan digital dan pembiayaan kekayaan intelektual ke tingkat internasional.

"Ini adalah aspirasi dari seluruh stakeholder, mewakili dari seluruh stakeholder yang ada di ekosistem ekonomi kreatif," kata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.