Indonesia Kerahkan 60 Ribu Personel Tangani Karhutla dan Asap Lintas Batas

Indonesia meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap hingga Malaysia dan Singapura. Pemerintah mengerahkan puluhan ribu personel, helikopter, dan pesawat untuk memadamkan api serta melakukan modifikasi cuaca, sementara komunikasi diplomatik dengan Malaysia berlangsung pada Sabtu, 10 Oktober 2026, guna membahas penanganan kebakaran dan kemungkinan bantuan lintas negara.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Indonesia telah menjelaskan langkah penanganan kepada Menteri Luar Negeri Malaysia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, operasi tersebut melibatkan lebih dari 60 ribu personel serta sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk pemadaman dari udara dan modifikasi cuaca.

Arrmanatha mengakui kondisi atmosfer menjadi tantangan bagi operasi pemadaman. Pemerintah berharap hujan yang diperkirakan segera turun dapat membantu mengurangi kebakaran dan dampak kabut asap.

Arrmanatha Nasir menjelaskan langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam komunikasi dengan pemerintah Malaysia.

"Ya, kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan kami telah menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia, termasuk pengerahan lebih dari 60 ribu personel serta sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan pengeboman air dan modifikasi cuaca," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri.

Ia menilai kondisi cuaca masih menyulitkan upaya pemadaman di sejumlah wilayah. Perubahan cuaca diharapkan membantu meredakan kebakaran yang terus menimbulkan persoalan kualitas udara.

"Memang ini merupakan tantangan karena kondisi udara saat ini tidak mendukung kami. Kami berharap situasi ini segera mereda karena cuaca diperkirakan akan membawa hujan," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima telepon dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya membahas kabut asap dan langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kebakaran di Indonesia.

Anwar menyampaikan bahwa ia menghubungi Prabowo secara langsung karena persoalan kabut asap telah menimbulkan kekhawatiran. Ia juga menyebut Presiden Indonesia menyatakan kesediaan mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut.

"Masalah kabut asap ini memang mengkhawatirkan. Saya secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Pemerintah Malaysia sebelumnya menyatakan kesiapan memberikan bantuan kepada Indonesia. Menurut Anwar, persoalan tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat, sedangkan upaya penanganan di Malaysia sendiri belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran.

"Jadi, selama beberapa minggu terakhir, kami telah menyatakan kesiapan untuk memberikan bentuk kerja sama apa pun, mengingat kabut asap ini mengkhawatirkan dan saya tahu hal ini menjadi perhatian terkait kesehatan masyarakat," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar juga memaparkan langkah yang dilakukan negaranya untuk mengurangi dampak kabut asap, termasuk operasi penyemaian awan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dan instansi terkait.

"Berbagai langkah telah diambil untuk mengurangi dampaknya. Sebagai contoh, kami meningkatkan operasi penyemaian awan yang dilakukan hampir setiap hari oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dan instansi terkait, tetapi situasinya tetap mengkhawatirkan," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dan Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup untuk menghubungi mitra mereka di Indonesia. Mohamad juga diminta menghubungi Sekretariat ASEAN guna mengoordinasikan pertemuan para menteri yang menangani persoalan lingkungan.

Di Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah memahami keresahan Malaysia dan Singapura. Ia menyebut kondisi yang terjadi sebagai fenomena alam yang berada di luar kesalahan manusia.

"Jadi, kami juga meminta semua negara tetangga untuk memahami bahwa ini berada di luar kesalahan manusia, ini benar-benar fenomena alam," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tetap berjalan baik. Ia mengatakan pemerintah terus memberikan penjelasan kepada negara tetangga mengenai penanganan karhutla dan peran hutan Indonesia terhadap lingkungan regional.

"Kami bukan hanya mengirim asap, tetapi ketika asap tidak ada, kami mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia berasal dari hutan-hutan kami," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Menurut Syahganda, komunikasi antara kedua negara juga mencakup pembahasan teknis mengenai upaya bersama menangani kebakaran. Ia menyebut pembicaraan melalui jalur menteri luar negeri telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

"Kami sedang merinci pembicaraan agar bisa bersama-sama mengatasi karhutla tersebut. Ini baru kemarin, satu atau dua hari lalu, dan saya masih akan mencari informasi lebih lanjut," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan sebelumnya menyatakan bahwa kedua negara masih membahas mekanisme bantuan, termasuk lokasi penempatan dan pelaksanaan operasi tim Malaysia. Ia berharap pembahasan teknis tersebut segera selesai agar bantuan dapat dikirim ke wilayah terdampak, terutama Kalimantan.

"Saya berharap perundingan mengenai operasi ini, termasuk bagaimana dan di mana tim dari Malaysia dapat membantu, bisa segera diselesaikan," ujar Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Mohamad menggambarkan kondisi kualitas udara di Malaysia sebagai persoalan serius. Ia mengatakan pemerintahnya menginginkan keputusan operasional segera diambil agar tim bantuan dapat bekerja bersama petugas Indonesia.

"Keadaan kabut asap di negara kami sudah sangat parah. Kondisinya telah melewati kategori tidak sehat dan hampir memasuki indeks berbahaya," ujar Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian pembahasan teknis diperlukan sebelum personel Malaysia dapat membantu pemadaman di lapangan.

"Saya sendiri berharap persoalan operasional antara kedua negara dapat segera diselesaikan dan diputuskan sehingga kami dapat mengirim tim untuk membantu rekan-rekan di Indonesia memadamkan kebakaran," ujar Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Selain kerja sama antarpemerintah, kelompok masyarakat sipil Malaysia mendesak pemerintahnya memperkuat pertanggungjawaban hukum perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di luar negeri. Greenpeace dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di parlemen Malaysia pada Rabu, 7 Oktober 2026, untuk meminta aturan yang memungkinkan penyelidikan terhadap dugaan kerusakan lingkungan lintas batas.

Manajer kampanye Greenpeace Malaysia, Heng Kiah Chun, menyatakan bahwa keterbatasan kewenangan hukum menjadi hambatan dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terkait dengan kebakaran di Indonesia.

"Malaysia harus memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban perusahaan jika terdapat bukti kredibel yang menghubungkan mereka dengan kerusakan lingkungan di luar perbatasan negara kita," ujar Heng Kiah Chun, manajer kampanye Greenpeace Malaysia.

Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan titik api di Kalimantan. Dalam analisis yang dirilis pada 5 Oktober, perusahaan agribisnis Malaysia Kuala Lumpur Kepong termasuk di antara 20 entitas teratas yang dikaitkan dengan karhutla di Indonesia pada 2026, berdasarkan hubungan dengan entitas Indonesia Menteng Jaya Sawit Perdana dan pelacakan sumber asap sejak Agustus hingga 1 Oktober.

Ketiga organisasi tersebut menekankan bahwa data titik api tidak membuktikan perusahaan tertentu memulai kebakaran. Data itu menunjukkan sumber asap yang terdeteksi di wilayah konsesi, sehingga dugaan keterkaitan tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti penyebab kebakaran.

Dalam pernyataannya, Greenpeace mengkritik dampak ekspansi ekonomi berbasis komoditas terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berlanjut bukan bagian dari siklus alam, melainkan mencerminkan bahwa ekspansi ekonomi berbasis komoditas global lebih dihargai daripada nyawa masyarakat," demikian pernyataan Greenpeace.

Anggota parlemen Bandar Kuching, Kelvin Yii, menyebut pihak berwenang menghadapi kesulitan mengumpulkan bukti dan menegakkan hukum terhadap entitas di luar yurisdiksi Malaysia. Usulan undang-undang kabut asap lintas batas yang diajukan sejak 2019 tidak berlanjut setelah pergantian pemerintahan, meskipun sebelumnya mendapat dukungan mantan menteri lingkungan hidup Yeo Bee Yin.

Kuala Lumpur Kepong membantah bahwa Menteng Jaya Sawit Perdana bertanggung jawab atas kebakaran di Indonesia. Perusahaan itu menyatakan sebagian besar kebakaran terjadi di luar wilayah konsesinya dan telah dipadamkan.

Dalam pernyataan pada 6 Oktober, perusahaan tersebut menyampaikan komitmennya terhadap kebijakan tanpa pembakaran.

"Sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil, kami menjunjung tinggi kebijakan nol pembakaran yang sejalan dengan prinsip dan kriterianya," demikian pernyataan Kuala Lumpur Kepong.

Perusahaan itu juga menyatakan bahwa praktik pembakaran terbuka tidak diizinkan dalam kegiatan operasionalnya.

"Kami tidak membenarkan atau mengizinkan penggunaan pembakaran terbuka untuk persiapan lahan maupun tujuan lain apa pun dalam seluruh operasi kami," demikian pernyataan Kuala Lumpur Kepong.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaparkan data penanganan karhutla di enam provinsi prioritas berdasarkan kondisi hingga Selasa, 6 Oktober 2026. Data tersebut menunjukkan 555 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi melalui sistem SiPongi yang menggabungkan pemantauan satelit Terra/Aqua, NOAA-20, dan Suomi NPP.

Kalimantan Tengah mencatat 336 titik panas, disusul Sumatera Selatan dengan 142 titik, Kalimantan Barat 48 titik, Kalimantan Selatan 28 titik, dan Jambi satu titik. Pemantauan juga mengidentifikasi 193 titik api aktif dengan sasaran pemadaman sekitar 748,04 hektare.

Menurut KBRI Kuala Lumpur, satuan tugas darat dan udara telah memadamkan api di area sekitar 560,60 hektare, setara kurang lebih 75 persen dari sasaran pemadaman. Pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat di Kalimantan Tengah serta status siaga darurat di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

Penanganan di lapangan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, badan penanggulangan bencana daerah, dan relawan. Data KBRI mencatat pengerahan 14.837 personel di Riau, 14.458 di Kalimantan Barat, 13.699 di Kalimantan Tengah, 12.285 di Sumatera Selatan, 7.927 di Kalimantan Selatan, dan 5.984 di Jambi.

Untuk operasi udara, pemerintah mengerahkan 15 pesawat CASA untuk modifikasi cuaca di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, serta 35 helikopter untuk pengeboman air di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Dalam penegakan hukum, Polri menangani dan masih memproses 247 laporan polisi terkait perorangan, dengan 198 orang ditetapkan sebagai tersangka, serta memproses 97 laporan terkait korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki konsesi terdampak kebakaran seluas total 33.514,01 hektare.

Dari jumlah tersebut, 16 badan usaha di Sumatera memiliki lahan terbakar seluas 3.813,85 hektare, sedangkan 41 badan usaha di Kalimantan mencatat area terdampak seluas 29.700,16 hektare. Kementerian Kehutanan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 subjek hukum, terdiri atas 25 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan satu pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Sanksi administratif tersebut mencakup pencabutan izin terhadap lima subjek hukum, pembekuan izin terhadap 13 subjek hukum, serta teguran tertulis atau perintah pemulihan terhadap delapan subjek hukum. Data yang disampaikan KBRI juga mencantumkan sanksi pidana terhadap 46 subjek hukum.

Untuk pencegahan jangka panjang, pemerintah memperluas pembasahan kembali lahan gambut, meningkatkan penerapan penyiapan lahan tanpa bakar, membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api, dan menyiapkan dokumen rencana kontingensi karhutla di Kalimantan. Fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, logistik, dan rumah oksigen juga disiapkan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

KBRI Kuala Lumpur menyatakan bahwa perwakilan Indonesia akan terus memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi dengan Malaysia terkait penanganan kebakaran.

"Perwakilan RI di Malaysia akan terus berupaya memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi terkait penanganan karhutla," demikian pernyataan KBRI Kuala Lumpur.