INDEF Dorong MBG dan KDMP Buka Peluang bagi UMKM Lokal

Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih terbatas. Berdasarkan kajian INDEF yang dilansir dari Nasional, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang telah menjalin kemitraan, meskipun kedua program berpotensi menciptakan pasar bagi produk lokal.

Survei INDEF mencatat, baru 5% UMKM formal dan 1% UMKM informal yang sudah bermitra atau sedang menjajaki kerja sama dengan MBG. Sementara itu, pada program KDMP, hanya 1% UMKM formal yang memiliki hubungan kemitraan, sedangkan seluruh responden UMKM informal belum terhubung dengan program tersebut.

Temuan lainnya menunjukkan hanya sekitar 2% responden yang menilai masing-masing program menawarkan peluang usaha besar atau signifikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi belanja pemerintah dan akses pelaku usaha lokal terhadap pengadaan barang.

Besarnya alokasi belanja untuk program MBG dan KDMP dinilai dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas apabila kebutuhan operasionalnya dipenuhi oleh produsen setempat. Per September 2026, realisasi belanja yang disebut dalam kajian tersebut mencapai rata-rata sekitar Rp 600 juta per SPPG per bulan.

Studi di Kenya menjadi salah satu pembanding mengenai potensi perputaran uang di wilayah pedesaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa dana yang masuk ke ekonomi desa dapat berputar hingga sekitar 2,5 kali apabila dikelola dengan baik.

Dengan menggunakan gambaran tersebut, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menghasilkan efek pengganda ekonomi sekitar Rp 1,5 miliar per bulan apabila belanja program melibatkan UMKM secara luas.

Namun, besarnya pengeluaran pemerintah tidak serta-merta menjamin manfaat ekonomi tersebar secara merata. Peneliti Center of Trade and Investment (CITI) INDEF Dzulfian Syafrian menilai, hasilnya sangat dipengaruhi oleh pihak yang memasok kebutuhan program dan lokasi tempat barang dibeli.

Dzulfian menjelaskan bahwa penggunaan bahan baku dari petani serta UMKM sekitar dapur memungkinkan uang beredar berulang kali di wilayah tersebut. Sebaliknya, pembelian dari pemasok besar di luar daerah dapat membuat sebagian besar manfaat ekonomi mengalir ke wilayah lain.

"Jika bahan baku MBG dibeli dari petani dan UMKM di sekitar dapur, uang akan berputar beberapa kali di desa dan menciptakan efek pengganda. Sebaliknya, jika pasokan datang dari pemasok besar di luar daerah, manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati di luar wilayah tersebut," ujar Dzulfian dalam kajian INDEF dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Jumlah Dapur dan Kapasitas UMKM Menjadi Kendala

Salah satu hambatan yang disoroti adalah ketimpangan antara jumlah titik pengadaan dan banyaknya pelaku usaha. Saat ini, tercatat 27.500 dapur SPPG, sedangkan jumlah UMKM mencapai 56,7 juta. Perbandingannya sekitar 1:2000.

Dengan jumlah pemasok yang dibutuhkan setiap dapur terbatas, kesempatan memperoleh pesanan tidak otomatis terbuka bagi seluruh UMKM. Persaingan untuk masuk ke rantai pasok pun menjadi tantangan, terutama bagi usaha berskala mikro.

Selain keterbatasan akses, pelaku usaha menghadapi persyaratan mengenai mutu produk, kapasitas produksi, dan kesinambungan pasokan. UMKM informal yang belum memiliki kemampuan produksi besar berpotensi lebih sulit memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, Dzulfian menilai perluasan jaringan pemasok harus menjadi bagian dari pelaksanaan program. KDMP dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan hasil produksi petani dan UMKM, memastikan kualitasnya sesuai kebutuhan, kemudian menyalurkannya ke dapur MBG.

"KDMP dapat berperan sebagai agregator yang menghimpun produksi lokal, menjaga standar mutu, lalu memasoknya ke dapur MBG. Tanpa lembaga seperti ini, dapur cenderung membeli dari pedagang perantara," jelasnya.

Ia juga menilai KDMP sebaiknya menjalankan fungsi grosir bagi warung desa, bukan mengambil posisi sebagai pesaing. Mengingat banyak gerai KDMP belum beroperasi, pengembangan pola kemitraan dengan usaha setempat dapat disiapkan sejak awal agar kedua program terhubung dalam satu ekosistem ekonomi.

Kepastian Kontrak dan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha

Penguatan kemitraan juga berpotensi membuka akses pendanaan bagi petani dan UMKM. Menurut Dzulfian, kesepakatan pasokan antara KDMP dan dapur MBG dapat menjadi dasar bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi.

"Skema seperti ini lebih terukur bagi bank, sekaligus lebih mudah diakses oleh petani dan usaha mikro yang selama ini sulit memenuhi syarat agunan," ujarnya.

Agar mekanisme tersebut berjalan, KDMP perlu didukung pengelola yang memiliki kompetensi, tata kelola profesional, serta pencatatan keuangan dan operasional yang transparan. Dengan fondasi tersebut, koperasi dapat menghubungkan produksi desa dengan pasar yang lebih luas, bukan sekadar menjadi tempat penjualan.

INDEF juga mendorong pemerintah menyediakan informasi pengadaan MBG dan KDMP hingga tingkat kecamatan. Informasi yang dibutuhkan mencakup jenis bahan, volume, jadwal pembelian, harga acuan, serta prosedur pendaftaran pemasok.

Peneliti Center of Digital Economy and SMEs (CODES) INDEF Fadhila Maulida menilai keterbatasan informasi operasional menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan masuk ke rantai pasok kedua program. Kepastian pesanan dan pembayaran, menurutnya, perlu tersedia sebelum pembiayaan diberikan.

"Kredit saja belum cukup. Kebutuhan pembiayaan biasanya muncul setelah ada pesanan yang pasti. Karena itu, kepastian kontrak dan pembayaran perlu didahulukan, lalu diikuti akses pembiayaan berbasis kontrak," ujar Fadhila.

Lima Rekomendasi INDEF untuk Memperluas Kemitraan

Untuk memperbesar keterlibatan usaha lokal, INDEF mengajukan lima rekomendasi yang mencakup keterbukaan data, pengadaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan perlindungan pedagang yang terdampak.

Pertama, BGN, Kemenkop, dan pemerintah daerah didorong membuka informasi kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan KDMP melalui SIPGN dan SIMKOPDES. Data tersebut perlu memuat jenis barang, volume, jadwal pengadaan, serta harga acuan agar UMKM dapat menyesuaikan penawarannya.

Kedua, BGN dan Kemenkop disarankan menetapkan sasaran belanja lokal yang melibatkan UMK dan koperasi setempat. Kebijakan tersebut perlu disertai audit untuk mencegah keterlibatan pemasok terafiliasi.

Ketiga, sinergi BGN, Agrinas, perbankan, dan OJK diusulkan menyusun kontrak pasokan standar berjangka tiga sampai enam bulan dengan kepastian waktu pembayaran. Kontrak ini dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pembiayaan berdasarkan kontrak atau tagihan.

Keempat, Kementerian UMKM, Kemenkop, dan pemerintah daerah perlu membuka jalur peningkatan kapasitas bagi UMKM informal. Upaya tersebut meliputi pengurusan NIB, sertifikasi pangan, pencatatan usaha, serta penggabungan pasokan melalui koperasi atau BUMDes.

Kelima, pemerintah perlu mengantisipasi dampak pengalihan permintaan terhadap usaha yang telah beroperasi. INDEF mengusulkan agar kantin sekolah menjadi mitra dapur MBG, KDMP berfungsi sebagai pemasok grosir bagi warung, serta pedagang terdampak memperoleh dukungan selama masa transisi.

Harapan UMKM terhadap MBG dan KDMP Masih Terbuka

Meski tingkat kemitraan saat ini masih rendah, hasil survei INDEF memperlihatkan minat pelaku usaha untuk terlibat pada masa mendatang. Sebanyak 39% UMKM formal dan 34% UMKM informal berharap memperoleh manfaat usaha dari MBG dan KDMP dalam 12 bulan ke depan.

Angka tersebut menunjukkan adanya peluang untuk memperluas partisipasi apabila proses pengadaan lebih mudah diakses dan kebutuhan pemasok disampaikan secara transparan. Kepastian kontrak, pembayaran, serta dukungan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam membuka kesempatan bagi usaha lokal.

Fadhila menilai desain kemitraan yang tepat dapat memperkuat hubungan antara program pemerintah dan kegiatan ekonomi daerah. "Masih banyak UMKm yang berminat terlibat. Dengan desain kemitraan yang tepat, MBG dan KDPM dapat menjadi pembeli utama bagi usaha lokal dan mempekuat ekonomi daerah," ujar Fadhila.