IKAPPI Soroti Harga Pangan dan Distribusi di Bawah Prabowo

Keberhasilan kebijakan pangan nasional tidak cukup dinilai dari jumlah produksi dan besarnya cadangan beras. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyoroti pentingnya stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat, dilansir dari Nasional. Miftahudin, Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta, menilai capaian sektor pangan perlu dilihat berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan konsumen dan pedagang pasar rakyat.

Ketersediaan stok yang memadai harus berjalan seiring dengan harga kebutuhan pokok yang terkendali dan distribusi yang lancar. Penguatan cadangan beras pemerintah, peningkatan penyerapan hasil produksi dalam negeri, dan perluasan jalur distribusi merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan pangan. Namun, IKAPPI mengingatkan bahwa keberhasilan berbagai upaya tersebut tetap perlu diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam keterangan yang diterima KONTAN pada Senin (19/10/2026), Miftahudin mempertanyakan sejauh mana capaian kebijakan pangan telah memberikan manfaat langsung bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan konsumsi bahan pokok.

"Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah seluruh capaian tersebut sudah dirasakan masyarakat sebagai konsumen dan pedagang pasar rakyat sebagai pelaku utama distribusi pangan?" paparnya. Jakarta menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan khusus dalam pengelolaan pangan. Sebagai pusat perdagangan dan konsumsi nasional, kota ini memiliki kebutuhan masyarakat yang besar, sedangkan pemenuhan pasokannya bergantung pada kelancaran pengiriman barang dari berbagai daerah.

Kondisi tersebut membuat penilaian terhadap ketahanan pangan Jakarta tidak bisa hanya bertumpu pada ketersediaan barang. Stabilitas harga jual, akses distribusi, kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, serta keberlangsungan usaha pedagang pasar rakyat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Menurut IKAPPI, pasokan yang tersedia belum otomatis menyelesaikan persoalan harga di tingkat konsumen. Pemerintah juga perlu memperhatikan konsistensi pasokan dan pemerataan akses distribusi agar pedagang kecil dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik.

Miftahudin menekankan perlunya evaluasi terhadap hubungan antara ketersediaan barang, harga jual, dan akses pedagang terhadap jalur distribusi. Ia mengingatkan bahwa kecukupan stok tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan pangan. "Ini perlu ditanyakan kembali, apakah pasokan tersedia secara konsisten, apakah harga jual terjangkau, dan apakah akses distribusi dirasakan secara adil oleh pedagang kecil?

Jangan sampai stok aman, tetapi persoalan harga belum tuntas," ujarnya. IKAPPI juga mencermati bahwa cadangan pangan dalam jumlah besar belum tentu membuat harga kebutuhan pokok menjadi murah bagi konsumen. Perbedaan antara ketersediaan stok dan keterjangkauan harga tersebut menjadi perhatian dalam menilai hasil kebijakan pangan.

Karena itu, penguatan cadangan pangan tetap dipandang sebagai modal penting untuk menghadapi gejolak pasokan. Meski demikian, upaya tersebut perlu dinilai bersama dengan stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan kemampuan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.