IHSG Anjlok 11,57 Persen Usai MSCI Buka Konsultasi Status Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen menjadi 5.185,10 pada perdagangan Jumat (16/10/2026), setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Pemerintah mengakui pengumuman tersebut memengaruhi pasar, sementara otoritas terkait menghadapi tuntutan untuk mempercepat reformasi dan meningkatkan transparansi pasar modal.

Berdasarkan data perdagangan yang dilaporkan CNBC Indonesia, IHSG terkoreksi 678,67 poin dari penutupan sebelumnya. Indeks dibuka pada 5.393,92, sempat menyentuh 5.404,51, kemudian merosot hingga 5.185,11 sebelum menutup perdagangan pada 5.185,10.

Aktivitas transaksi mencapai 658,27 juta lot dengan nilai Rp26.379,63 miliar atau sekitar Rp26,4 triliun. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan hanya 11 saham menguat, sedangkan 812 saham melemah dan 140 saham tidak berubah.

Sektor infrastruktur mencatat penurunan terdalam sebesar 14,3 persen, diikuti material dasar sebesar 13,3 persen dan kesehatan sebesar 13,1 persen. Saham yang membebani indeks antara lain PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN).

Tekanan pasar juga terjadi ketika rupiah bertahan di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaitkan pelemahan kedua indikator tersebut dengan pengumuman MSCI mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia.

Airlangga menilai waktu pengumuman itu lebih cepat daripada perkiraan pemerintah, yang sebelumnya mengantisipasi laporan tersebut pada November 2026.

“Tentu ada akibat daripada pengumuman MSCI, tapi pengumuman MSCI itu merupakan suatu hal yang katakanlah lebih cepat daripada ekspektasi. Kan sebetulnya mereka menjanjikannya di bulan November, tapi ini di Oktober,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).

Menurut Airlangga, MSCI memberikan sejumlah tenggat pada 2027 agar otoritas Indonesia menunjukkan pelaksanaan reformasi pasar modal. Pemerintah juga perlu menjelaskan proses administratif yang membuat perubahan kebijakan menjadi regulasi membutuhkan waktu.

“Namun mereka memberikan targetan baru lagi untuk tahun depan, di bulan Maret, di bulan April, dan di bulan Juni. Tentu yang mereka minta itu adalah implementasi dari apa yang sudah dijanjikan,” ujarnya.

Airlangga menyebut pelaksanaan reformasi perlu menunjukkan kemajuan yang dapat dinilai oleh investor domestik maupun asing. Ia menambahkan bahwa proses penerapan regulasi mencakup tahapan administratif sebelum aturan dapat disahkan.

“Tentu kalau kita lihat terkait dengan bidang implementasi daripada regulasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasar modal, ini kan mereka merasa periodenya agak panjang. Nah, tentu ini yang harus dijelaskan mengapa prosesnya membutuhkan waktu. Namun ini menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa reform itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan, terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor, dalam negeri maupun luar negeri,” ucap Airlangga.

MSCI meluncurkan konsultasi tersebut pada Kamis (15/10/2026) waktu setempat. Berdasarkan pengumuman yang dilaporkan CNBC Indonesia, pelaku pasar dapat menyampaikan tanggapan hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

“MSCI akan mengumumkan keputusan akhir pada akhir Juni 2027 dan mungkin memberikan pembaruan sementara mengenai tanggapan peserta pasar selama periode konsultasi,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

Usulan tersebut belum merupakan keputusan final untuk menurunkan status Indonesia. MSCI menyoroti persoalan investabilitas, transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya dampak penegakan aturan yang dinilai memadai.

MSCI juga mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan indeks saham Indonesia selama konsultasi. Kebijakan itu mencakup penghentian penambahan saham baru ke MSCI Indonesia Investable Market Index, pembatasan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan jumlah saham, serta penghentian perpindahan saham ke segmen indeks yang lebih tinggi.

Menurut publikasi Stockbit tertanggal 16 Oktober 2026, MSCI menilai langkah reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia, termasuk keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen dan target minimum free float 15 persen, belum menunjukkan kemajuan konsisten dengan dampak nyata di lapangan.

Data Stockbit menyebut MSCI Indonesia Index memiliki kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float sebesar US$53,4 miliar per 30 September 2026. Indeks tersebut mencakup sembilan konstituen dengan bobot 0,43 persen dalam indeks MSCI Emerging Markets.

Stockbit memperkirakan potensi arus dana keluar dari investasi pasif mencapai sekitar US$4,3 miliar atau Rp77 triliun apabila Indonesia kehilangan status pasar berkembang. Perkiraan itu menggunakan asumsi dana kelolaan pasif yang mengacu pada indeks MSCI Emerging Markets sekitar US$1 triliun dan bobot Indonesia sebesar 0,43 persen.

Namun, investor aktif asing yang tidak terikat mandat investasi khusus di pasar berkembang masih dapat membeli saham Indonesia. Besarnya arus dana keluar aktual karena itu bergantung pada keputusan MSCI dan kebijakan investasi masing-masing investor.

Menanggapi perkembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan memperkuat penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga integritas pasar modal. BEI juga menyatakan akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada MSCI mengenai dasar penilaian yang melandasi usulan perubahan klasifikasi tersebut.

Stockbit turut melaporkan bahwa OJK mengumumkan denda terkait pelanggaran transaksi saham DSSA, BREN, dan CUAN masing-masing sebesar Rp1,5 triliun, Rp500 miliar, dan Rp100 miliar. OJK juga menyebut telah menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang melibatkan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa.

Jika Indonesia akhirnya masuk kategori Standalone Market, negara ini tidak akan menjadi anggota indeks komposit global maupun regional MSCI. Status tersebut berbeda dari Frontier Market, yang memungkinkan suatu negara tetap masuk ke indeks pasar frontier. MSCI dijadwalkan menetapkan keputusan akhir mengenai klasifikasi Indonesia paling lambat 30 Juni 2027.