MSCI Soroti Integritas Pasar Saham Indonesia

Integritas dan transparansi pasar modal Indonesia menjadi perhatian utama MSCI dalam mengkaji usulan penurunan status indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone. Kekhawatiran terhadap transaksi tidak wajar dan efektivitas penegakan hukum menjadi alasan utama konsultasi tersebut, dilansir dari Investasi.

Agus menjelaskan bahwa MSCI masih melihat risiko gangguan mekanisme pasar atau market dysfunction yang berpotensi kembali terjadi. Persoalan serupa sebelumnya pernah muncul pada sejumlah saham di Indonesia.

Dalam media gathering pada Sabtu (31/10/2026), Agus menyampaikan bahwa penyedia indeks global tersebut menginginkan penguatan langkah pencegahan dan penindakan terhadap transaksi yang dinilai tidak wajar.

"Alasan utama kenapa MSCI mengajukan proposal konsultasi untuk menurunkan status indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone, terutama memang karena masih terdapat kekhawatiran atas market dysfunction," kata Agus dalam media gathering.

Agus juga menjelaskan bahwa kekhawatiran MSCI berkaitan dengan kemungkinan berulangnya persoalan yang pernah terjadi pada 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Bagi mereka (MSCI) meskipun reformasi telah dicanangkan, masih terdapat kekhawatiran atas market dysfunction. Artinya hal-hal yang terjadi di 2025 dan sebelumnya bisa terulang lagi," ujar Agus.

Selain pengawasan transaksi, efektivitas penegakan hukum menjadi perhatian lain MSCI. Agus menyebut pemberian sanksi kepada pelanggar diharapkan mampu menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya praktik yang mengganggu integritas pasar.

Meski demikian, usulan perubahan klasifikasi indeks Indonesia belum menjadi keputusan final. Menurut Agus, MSCI masih menjalankan konsultasi dengan para pengguna indeks hingga April 2027.

Keputusan akhir mengenai usulan perubahan status tersebut dijadwalkan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027. Dengan demikian, status Indonesia masih berada dalam proses evaluasi.

Di tengah evaluasi tersebut, MSCI telah mengakui sejumlah langkah reformasi pasar modal yang dilakukan Indonesia. Upaya tersebut meliputi peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1% dan pengembangan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori.

Reformasi lainnya mencakup publikasi data Shareholding Concentration serta peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15%.

Namun, berbagai perubahan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran MSCI mengenai transparansi dan integritas pasar saham Indonesia.

Sebagai bagian dari kebijakan yang telah diumumkan, MSCI juga membekukan penambahan saham Indonesia ke dalam indeksnya. Kebijakan tersebut mencakup penundaan peningkatan bobot saham Indonesia serta migrasi saham menuju indeks dengan porsi lebih besar.