ICW Desak BNPB Buka Rincian Penggunaan Dana Siap Pakai

Pengawasan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana perlu diperkuat menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Nasional, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak keterbukaan anggaran, pemeriksaan pengadaan, dan pengawasan distribusi bantuan secara menyeluruh. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menilai laporan kinerja dan total belanja belum cukup untuk menjamin transparansi pengelolaan DSP.

Informasi yang dapat diakses masyarakat perlu mencakup penggunaan dana secara terperinci, pihak penerima kontrak, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Menurut ICW, pemeriksaan tata kelola DSP harus mencakup proses sejak perencanaan hingga distribusi bantuan. Keterbukaan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan penerimaan bantuan oleh korban dapat diperiksa.

“Transparansi DSP harus mencakup seluruh penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga penyaluran bantuan. Publik perlu mengetahui siapa yang menerima kontrak dan apakah bantuan benar-benar sampai kepada korban,” ujar Wana kepada KONTAN, Kamis (15/10/2026).

ICW juga mengusulkan evaluasi terhadap pagu awal dan perubahan alokasi DSP. Penilaian tersebut perlu menjelaskan alasan revisi anggaran serta kesesuaiannya dengan jumlah korban, tingkat keparahan bencana, dan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, ICW mengidentifikasi sejumlah risiko yang perlu ditelusuri, antara lain manipulasi kebutuhan, penggelembungan harga, pengaturan penyedia, dan rekayasa dokumen pertanggungjawaban. Risiko tersebut menjadi perhatian dalam pemeriksaan penggunaan dana kebencanaan.

Audit, menurut rekomendasi ICW, perlu menguji kewajaran harga satuan, perubahan nilai kontrak, pola penunjukan penyedia yang berulang, serta kemungkinan konflik kepentingan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menelusuri apakah proses pengadaan dan penggunaan anggaran telah berjalan secara semestinya.

Audit DSP Perlu Mencakup Beberapa Tahun

Ruang lingkup audit tidak seharusnya dibatasi pada kontrak yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang ditangani KPK. ICW meminta pemeriksaan dilakukan terhadap pengelolaan DSP selama beberapa tahun terakhir agar potensi penyimpangan dapat ditelusuri secara lebih luas. Selain audit, pengawasan internal BNPB dinilai perlu diperkuat melalui Inspektorat yang independen.

Standar operasional prosedur (SOP) juga harus menjelaskan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap tahapan penggunaan dana memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada dokumen kontrak, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan dan hasil penyaluran bantuan.

ICW meminta BNPB membuka sejumlah dokumen penting, mulai dari pagu dan revisi anggaran, dokumen kebutuhan, daftar penerima bantuan, identitas penyedia, kontrak, harga satuan, hingga realisasi pembayaran. Bukti distribusi, ringkasan hasil audit, dan tindak lanjut pemeriksaan juga perlu disediakan kepada publik.

Pengawasan tersebut harus membandingkan jumlah dana yang telah dicairkan dengan bantuan yang benar-benar diterima masyarakat. Perbandingan ini menjadi bagian penting dalam menelusuri kesesuaian antara realisasi anggaran dan penyaluran bantuan di lapangan. “Pengadaan darurat boleh dipercepat, tetapi pengawasan dan pertanggungjawaban tidak boleh diperlemah,” kata Wana.

ICW Catat 39 Kasus Korupsi Kebencanaan

Catatan ICW menunjukkan terdapat 39 kasus korupsi terkait kebencanaan sepanjang 2019–2024. Total kerugian negara dalam kasus-kasus tersebut mencapai sekitar Rp 135,6 miliar, sedangkan nilai suap tercatat sekitar Rp 91,4 miliar.

Angka tersebut menjadi dasar bagi ICW untuk mendorong evaluasi lebih luas terhadap tata kelola dana penanganan bencana. Perkara yang terjadi di lingkungan BNPB dinilai perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan anggaran dan memperbaiki pengawasan DSP.