Himmatul Aliyah Dorong Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi PBB

Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional menjadi salah satu sasaran diplomasi yang ingin diperkuat oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah. Ia menargetkan bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2045, sebagaimana dilansir dari Medcom. Upaya tersebut didukung oleh pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO serta pengajaran bahasa Indonesia di 62 negara melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Himmatul menilai perkembangan ini membuka peluang lebih luas bagi penggunaan bahasa Indonesia di tingkat global. Pengalaman berdiplomasi di tingkat internasional mendorong Himmatul mempertanyakan alasan delegasi Indonesia belum menggunakan bahasa sendiri secara lebih luas dalam berbagai sidang dunia. Menurutnya, penggunaan bahasa nasional di forum internasional juga berkaitan dengan identitas dan kedaulatan bangsa.

Dalam Kegiatan Puncak Bulan Bahasa di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026, Himmatul mengungkapkan perasaannya ketika melihat perwakilan negara lain berbicara menggunakan bahasa masing-masing.

“Dalam berbagai kesempatan sidang-sidang internasional, saya sering kali iri, kenapa negara lain bisa berbahasa dengan negaranya, sedangkan kita harus bahasa asing atau bahasa Inggris,” ungkap Himmatul. Selain menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul bertugas di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Peran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan diplomasi antarparlemen atau Parliament to Parliament di tingkat internasional.

Dalam kapasitasnya itu, ia berulang kali mempertanyakan penggunaan bahasa asing ketika perwakilan Indonesia menyampaikan pidato di forum dunia. Ia membandingkan situasi tersebut dengan Jepang dan Korea yang dapat menggunakan bahasa nasional masing-masing dalam kesempatan internasional. “Saya berulang kali menyampaikan kepada Ketua BKSAP saat itu, 'Kenapa kita tidak berbahasa Indonesia ketika pidato di forum internasional?' Sementara Jepang, Korea, mereka bisa bahasa dengan sendiri. Tetapi Jepang dan Korea sama halnya dengan kita, tidak terlalu dipakai untuk bahasa di PBB, tetapi mereka bisa menggunakan itu,” ujar Himmatul.

Pengakuan UNESCO menjadi peluang penguatan bahasa Indonesia

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO disambut positif oleh Himmatul. Ia memandang pengakuan tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan posisi bahasa Indonesia dalam komunikasi internasional. Menurut Himmatul, pencapaian di UNESCO perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di panggung dunia.

Penggunaan bahasa nasional dalam forum internasional diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga martabat dan kedaulatan bangsa. “Kita patut berbangga karena saat ini bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO. Gunakanlah peluang ini sebagai tonggak kedaulatan bahasa Indonesia di panggung dunia,” tuturnya.

Pengakuan di tingkat organisasi internasional tersebut berjalan beriringan dengan penyebaran bahasa Indonesia melalui program BIPA. Program ini telah menjangkau 62 negara, berdasarkan laporan yang diterima Himmatul, sehingga membuka kesempatan bagi semakin banyak orang di luar negeri untuk mempelajari bahasa Indonesia.

Perluasan pembelajaran tersebut menjadi salah satu alasan Himmatul mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai sidang internasional. Ia juga menginginkan delegasi Indonesia memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan bahasa nasionalnya ketika mewakili negara di forum global. “Mudah-mudahan bisa nanti dalam sidang-sidang apa pun bahasa Indonesia bisa kita gunakan sebagai bahasa pengantar. Karena sudah ada 62 negara nih yang sudah menutur bahasa Indonesia, saya pikir bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk sidang-sidang internasional, termasuk kami ketika menjadi delegasi di forum-forum internasional,” harap Himmatul.

Bahasa asing dan bahasa daerah tetap penting

Meski memperjuangkan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri, Himmatul tidak mengesampingkan pentingnya penguasaan bahasa asing. Kemampuan tersebut tetap dibutuhkan untuk memperluas kerja sama dan meningkatkan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.

Ia juga menekankan bahwa pelestarian bahasa daerah perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kedudukan bahasa Indonesia. Dengan demikian, penguatan bahasa nasional tetap disertai perhatian terhadap kekayaan bahasa yang dimiliki Indonesia. Target yang disampaikan Himmatul adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi PBB pada 2045. Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan martabat bahasa Indonesia di tingkat internasional akan terus didorong untuk mencapai sasaran tersebut.

“Kita dorong secara terus-menerus pemartabatan bahasa Indonesia ini di dunia internasional. Insya Allah kita berupaya pada 2045 bahasa Indonesia masuk menjadi bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tuturnya.