Hendri Satrio Nilai Tahun Ketiga Prabowo-Gibran Krusial

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tuntutan masyarakat terhadap realisasi kebijakan semakin menjadi sorotan. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai fase ini krusial karena publik mulai menuntut hasil konkret, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penilaian tersebut disampaikan menyusul demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Aksi itu berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pembenahan tata kelola ekonomi, penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan.

Hendri memandang konsolidasi mahasiswa lintas kampus sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia juga menilai aksi tersebut dapat mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah.

"Sejak dulu mahasiswa memang berfungsi sebagai alarm sosial," ujar Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina. Menurut Hendri, persoalan yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, korupsi, dan kerusakan lingkungan. Ia menilai pemerintah perlu menjadikan tuntutan tersebut sebagai masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Meski demikian, Hendri mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa belum cukup untuk membuktikan penurunan kepuasan masyarakat secara luas. Penilaian tersebut, menurut dia, perlu didukung data lain, termasuk survei nasional dengan metodologi dan cakupan responden yang jelas. Hendri menyebut sejumlah survei nasional sebelumnya masih memperlihatkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi terhadap Presiden. Perbedaan antara hasil survei dan aspirasi yang muncul dalam demonstrasi perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Ia menilai langkah pemerintah dalam merespons tuntutan mahasiswa akan memengaruhi perkembangan gerakan tersebut. Jika aspirasi hanya ditanggapi melalui komunikasi politik tanpa kebijakan konkret, kekecewaan masyarakat berpotensi terus menumpuk. "Tahun ketiga adalah fase krusial karena publik mulai menagih hasil, bukan janji.

Elite politik juga sudah mulai berhitung menuju 2029," ujar Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina. Hendri menilai gerakan mahasiswa berpotensi membesar ketika konsolidasi antarkampus bertemu dengan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta munculnya pemicu keresahan publik dapat memperkuat mobilisasi tersebut.

Sebaliknya, menurut Hendri, gerakan mahasiswa berpeluang mereda apabila pemerintah membuka ruang dialog, menghindari pendekatan represif, dan menunjukkan perbaikan kebijakan yang nyata. Ia menekankan pentingnya respons substantif terhadap tuntutan mahasiswa, bukan sekadar narasi untuk meredam kritik.