Harga Minyak dan Rupiah Tekan Subsidi Energi 2026

Tekanan fiskal Indonesia berpotensi meningkat pada kuartal IV-2026 karena harga minyak dunia tinggi dan rupiah melemah, sementara pemerintah mempertahankan harga BBM. Risiko tersebut dapat memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun, dilansir dari Nasional.

Menurut data yang dilansir dari Nasional, ICP September 2026 mencapai US$ 112,81 per barel. Rata-rata ICP sejak awal tahun hingga September berada di US$ 91,86 per barel, melampaui asumsi pemerintah sebesar US$ 83 per barel.

Harga Brent berjangka pada Kamis (15/10) pukul 20.30 tercatat US$ 105 per barel. Pada perdagangan sehari sebelumnya, rupiah ditutup Rp 17.938 per dolar AS, sementara rata-rata hingga 9 Oktober berada di kisaran Rp 17.442 per dolar AS.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui kenaikan harga minyak dapat meningkatkan kebutuhan subsidi energi. Realisasi produksi migas yang berada di bawah asumsi APBN juga berisiko menekan penerimaan negara.

Hingga September 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 376,8 triliun atau 84,3% dari pagu. Dengan realisasi tersebut, anggaran yang tersisa sekitar Rp 70,2 triliun.

Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan kebutuhan subsidi energi pada kuartal IV-2026 mencapai Rp 37,4 triliun hingga Rp 44,4 triliun. Perkiraan itu menggunakan asumsi rupiah Rp 17.800–Rp 18.000 per dolar AS dan ICP US$ 90–US$ 100 per barel.

Menurut perkiraan David Sumual, kebutuhan tersebut berpotensi melampaui kebutuhan berdasarkan asumsi makro awal pemerintah sebesar Rp 7,4 triliun hingga Rp 14,4 triliun. Besarnya tekanan bergantung pada pergerakan nilai tukar dan harga minyak selama kuartal terakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kombinasi harga minyak tinggi dan pelemahan rupiah dapat memperbesar beban fiskal. Risiko tersebut muncul ketika penyerapan anggaran subsidi dan kompensasi sudah mencapai 84,3%.

"Artinya, stabilitas harga energi semakin mahal secara fiskal," ujar Rizal, Rabu (14/10).

Rizal juga menilai tekanan tersebut dapat memperlebar defisit anggaran dan menambah akumulasi kewajiban kompensasi pemerintah kepada BUMN energi. Ia menekankan efektivitas penyaluran subsidi perlu diperbaiki.

Menurut Rizal, pemerintah perlu memastikan subsidi diterima kelompok yang tepat, mengendalikan konsumsi energi, serta menutup kebocoran distribusi. Reformasi subsidi dinilai perlu dilakukan bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.