Harga ICP Meningkatkan Risiko Fiskal Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) naik ke US$ 112,81 per barel pada September 2026 dan meningkatkan risiko fiskal Indonesia. Penetapan harga oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (12/10/2026) dilansir dari Nasional menunjukkan kenaikan US$ 23,38 dari Agustus 2026.

Ekonom energi Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak, menilai kenaikan ICP tersebut masih berada dalam batas yang dapat dikelola meski memberi tekanan terhadap anggaran negara.

"Kenaikan harga minyak dunia meningkatkan risiko fiskal Indonesia, tetapi masih dalam batas yang dapat dikelola," ujar Muhammad Ishak Razak, ekonom energi Center of Reform on Economics (CORE).

Menurut Ishak, rata-rata ICP Januari-September 2026 berada di sekitar US$ 92 per barel, atau 31% lebih tinggi dibanding asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel. Pemerintah memperkirakan setiap kenaikan US$ 1 per barel dapat menambah defisit sekitar Rp 6 triliun.

Ruang fiskal menjadi lebih sempit jika harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barel atau nilai tukar rupiah melemah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga 30 September mencapai Rp 376,8 triliun atau 84,3% dari pagu APBN 2026.

"Sebagai negara net importir minyak, Indonesia juga menghadapi kenaikan nilai impor energi dan kebutuhan devisa yang lebih besar ketika harga minyak meningkat," ujar Muhammad Ishak Razak, ekonom energi Center of Reform on Economics (CORE).

Ishak menjelaskan manfaat kenaikan harga minyak terhadap penerimaan negara masih terbatas karena lifting minyak dan gas berada di bawah target. Ia juga menyoroti pemerintah yang mempertahankan harga BBM bersubsidi sehingga selisih biaya akibat kenaikan harga minyak ditanggung APBN.

"Pemerintah juga perlu memperkuat diversifikasi pasokan energi ke energi baru terbarukan (EBT) termasuk bioetanol dan mempercepat adopsi kendaraan listrik," ujar Muhammad Ishak Razak, ekonom energi Center of Reform on Economics (CORE).

Selain diversifikasi energi, Ishak menilai pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja, memastikan pembayaran kompensasi energi tepat waktu kepada Pertamina, serta memperketat penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.