Greenpeace Desak Investigasi Tujuh Perusahaan Pemicu Karhutla

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah melakukan investigasi independen terhadap tujuh perusahaan Indonesia yang menerima Preventive Measure Notice dari National Environment Agency (NEA) Singapura pada 16 Oktober 2026. Langkah ini berkaitan dengan dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi yang berisiko menimbulkan kabut asap lintas batas, dilansir dari Nasional.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin menilai pemberitahuan tersebut dapat mendorong pencegahan kebakaran, tetapi belum menjamin pertanggungjawaban perusahaan. Greenpeace meminta pemerintah memeriksa dugaan pelanggaran secara independen, mengumumkan hasilnya kepada publik, dan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Tujuh perusahaan penerima pemberitahuan itu adalah PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.

Menurut NEA, pemberitahuan tersebut mengharuskan perusahaan mengerahkan tim pemadam kebakaran, menghentikan atau tidak memulai pembakaran, serta menyerahkan rencana penanganan kebakaran untuk mencegah kejadian serupa. Penerbitannya didasarkan pada analisis titik panas, data meteorologi, dan citra satelit yang mengindikasikan asap dari kebakaran di konsesi terkait bergerak menuju Singapura.

Asep mengapresiasi langkah otoritas Singapura, tetapi menekankan perlunya tindak lanjut dari pemerintah Indonesia.

"Kami mengapresiasi langkah NEA Singapura mengeluarkan Preventive Measure Notice kepada tujuh perusahaan Indonesia sebagai upaya mendorong pencegahan karhutla dan kabut asap lintas batas. Namun, langkah ini belum cukup," ujar Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Greenpeace secara khusus menyoroti riwayat kebakaran di PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT SBA Wood Industries. Berdasarkan pemantauan Greenpeace per 1 Oktober 2026, PT Bumi Mekar Hijau tercatat memiliki 213 titik sumber asap dalam rekapitulasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

PT Bumi Andalas Permai dan PT SBA Wood Industries juga disebut memiliki catatan kebakaran berulang pada 2019 dan 2023. Ketiga perusahaan tersebut menghadapi gugatan warga korban kabut asap yang masih menunggu putusan Mahkamah Agung.

Meski demikian, Greenpeace menegaskan bahwa keberadaan titik sumber asap tidak secara otomatis membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran. Dugaan keterlibatan masing-masing perusahaan harus dipastikan melalui investigasi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Asep juga menilai kewenangan NEA berdasarkan hukum Singapura tidak menghapus tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mengawasi konsesi dan menegakkan hukum di wilayahnya. Greenpeace turut meminta pemerintah memulihkan ekosistem terdampak, khususnya lahan gambut, serta memberikan perlindungan dan akses pemulihan kepada masyarakat korban kabut asap.

Di sisi lain, Asia Pulp & Paper (APP) menyatakan telah berkomunikasi dengan tiga pemasok kayunya di Sumatera Selatan, yakni PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT SBA Wood Industries. APP juga menyatakan mendukung ketiga pemasok tersebut dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh NEA.

APP menegaskan seluruh pemasoknya wajib menjalankan kebijakan tanpa bakar, menerapkan sistem pencegahan kebakaran, dan menyediakan peralatan pemadaman.

"APP terus mendorong langkah-langkah pencegahan kebakaran yang ketat di seluruh rantai pasoknya serta mendukung upaya berbagai pihak dalam mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kabut asap," tulis APP Group dalam keterangannya kepada Kontan.

APP belum merinci hasil komunikasi dengan ketiga pemasok tersebut maupun tindak lanjut setelah pemberitahuan NEA diterbitkan. Sementara itu, Greenpeace menekankan bahwa penanganan karhutla perlu mencakup pencegahan kebakaran berulang, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban korporasi apabila pelanggaran terbukti.