Grab Terapkan Komisi Maksimal 8 Persen untuk GrabBike

Grab Indonesia menyatakan akan mempelajari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan baru. Dalam keterangan resmi pada Jumat (09/10/2026), perusahaan juga menjelaskan penerapan batas komisi GrabBike serta rencana penyesuaian layanan pengantaran, dilansir dari Nasional.

Perpres tersebut mengatur sejumlah aspek ekosistem transportasi berbasis platform digital, mulai dari pengangkutan penumpang, pengiriman barang dan makanan, hubungan kemitraan, hingga jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkan peraturan turunan melalui kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menanggapi penerbitan regulasi itu, Neneng mewakili Grab Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan akan menelaah seluruh ketentuan sebelum memastikan penerapannya sesuai aturan yang berlaku.

"Grab Indonesia menghormati terbitnya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, dan akan mempelajari ketentuannya secara menyeluruh untuk memastikan implementasi yang tepat serta mematuhi ketentuan yang berlaku," ujar Neneng dalam keterangan resminya.

Untuk layanan transportasi penumpang roda dua, Grab menyebut telah memberlakukan batas maksimal komisi sebesar 8 persen sejak 1 Juli 2026. Ketentuan tersebut berlaku bagi layanan ojek online GrabBike.

"Grab telah menerapkan ketentuan komisi maksimal 8% sejak 1 Juli 2026 untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua (GrabBike)," jelas Neneng.

Sementara itu, penerapan ketentuan untuk layanan pengantaran makanan dan barang masih menunggu aturan turunan dari kementerian terkait. Grab menyatakan akan menyesuaikan pelaksanaan layanan tersebut dengan ketentuan lanjutan yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk layanan pengantaran makanan dan barang, Grab akan mengikuti peraturan turunan dari kementerian terkait," tutur Neneng.

Grab juga menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Perpres. Perusahaan menekankan pentingnya kejelasan ketentuan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan dipahami oleh pihak-pihak yang terdampak.

"Grab akan terus berkoordinasi dan berdialog secara konstruktif dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, jelas, dan mudah dipahami," ujar Neneng.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Grab menyatakan akan mempertimbangkan pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi online. Adapun ketentuan lebih lanjut untuk layanan pengantaran makanan dan barang masih menunggu peraturan turunan dari kementerian terkait.