Gojek Terapkan Komisi 8 Persen untuk GoRide Sejak Juli 2026

Gojek menyatakan mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang resmi diumumkan pemerintah pada Kamis, 8 Oktober 2026. Perusahaan tersebut telah menerapkan skema komisi 8 persen untuk layanan GoRide sejak 1 Juli 2026 dan menunggu aturan turunan untuk layanan pengantaran barang serta makanan, dilansir dari Detik Oto.

Perpres Ojol mengatur sejumlah aspek dalam operasional transportasi berbasis platform digital, termasuk skema bagi hasil layanan penumpang roda dua, tarif angkutan penumpang, serta layanan pengiriman barang dan makanan. CEO Gojek-Tokopedia (GoTo), Hans Patuwo, menyatakan perusahaannya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan ketentuan tersebut.

Hans menyampaikan bahwa Gojek menyambut penerbitan regulasi itu dan akan berkoordinasi dengan pemerintah agar pelaksanaannya berjalan efektif.

"Kami menyambut baik Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan Pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif," ujar Hans Patuwo, CEO Gojek-Tokopedia (GoTo).

Menurut Hans, perusahaan juga siap bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan baru tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk layanan pengantaran, pelaksanaan skema komisi masih menunggu peraturan teknis dari kementerian yang berwenang.

Hans menjelaskan bahwa skema komisi 8 persen telah berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak awal Juli 2026. Sementara itu, implementasi untuk layanan pengiriman barang dan makanan masih menunggu ketentuan lanjutan dari Kementerian Komdigi.

"Skema bagi hasil atau komisi 8% sudah kami implementasikan pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026. Sementara itu, untuk layanan pengantaran barang dan layanan pengiriman makanan, kami menunggu peraturan turunan dari Kementerian Komdigi," tutur Hans.

Selain penerapan regulasi, Hans menyebut kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas perusahaan. Melalui Program Apresiasi Mitra (PAM), Gojek memberikan apresiasi berdasarkan kinerja, konsistensi, dan masa kemitraan pengemudi.

Program tersebut mencakup sejumlah manfaat, antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, BHR, beasiswa, serta umrah gratis. Hans menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan mitra sejalan dengan komitmen perusahaan.

"Sejalan dengan komitmen Pemerintah, kesejahteraan Mitra Driver adalah hal yang sangat penting bagi Gojek," kata Hans.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengumumkan bahwa pemerintah telah meresmikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Bambang menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi landasan pengaturan transportasi berbasis platform digital, termasuk ojek online, taksi online, dan kurir online. Aturan itu juga mencakup sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan.

"Hari ini (kemarin) secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden no 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital," ujar Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah juga menetapkan tenggat bagi kementerian teknis untuk menerbitkan aturan pelaksanaan Perpres tersebut. Kementerian yang disebut mencakup Kementerian Komdigi, kementerian yang menangani UMKM, dan Kementerian Perhubungan.

"Di situ juga kita akan batasi bahwa peraturan pelaksanaan dari menteri terkait misalnya dari Komdigi, dari UMKM, dan kemudian Perhubungan. Itu kita batasi tanggal 31 Desember aturan pelaksanaan harus keluar," kata Bambang.