FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Saham RI di Emerging Market

Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam kelompok Secondary Emerging Market pada pengumuman klasifikasi tahunan, Rabu (7/10/2026). Indonesia juga dipastikan tidak dimasukkan ke dalam daftar pemantauan atau Watch List.

Keputusan tersebut memperhitungkan berbagai langkah reformasi integritas pasar modal yang diterapkan otoritas setempat untuk meningkatkan transparansi serta tata kelola. Kebijakan itu diharapkan mengurangi kekhawatir mengenai potensi penurunan status pasar yang sempat menekan aset domestik.

Indeks acuan saham Indonesia sendiri telah memangkas sebagian kerugian setelah dana asing kembali masuk secara bertahap. Meski demikian, indeks masih tercatat melemah sekitar 30% sepanjang tahun 2026 akibat aksi jual besar-besaran sebelumnya.

Sebagai upaya mencegah penurunan status, otoritas pasar modal Indonesia telah memberlakukan sejumlah kebijakan strategis. Langkah-langkah tersebut mencakup kenaikan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15%, perluasan klasifikasi investor, serta penguatan alat pengawasan.

"Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi pasar, termasuk peningkatan pengungkapan informasi kepada pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan free float minimum, dan peningkatan alat pengawasan pasar," kata FTSE Russell dalam tinjauan tahunan klasifikasi negara untuk pasar saham.

Pihak penyedia indeks menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi seluruh kebijakan baru yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) tersebut.

"Status Indonesia sebagai pasar negara berkembang sekunder tetap tidak berubah. FTSE Russell tidak memasukkan Indonesia ke dalam Daftar Pantauan dan akan terus memantau perkembangan pasar serta berinteraksi dengan pelaku pasar sebagai bagian dari penilaian berkelanjutan," tulis pengumuman FTSE dilansir dari laman resminya.

Evaluasi ini ditujukan untuk menyelesaikan kendala terkait replikabilitas data yang sebelumnya sempat dikeluhkan para pemodal internasional.

"Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran yang sebelumnya telah diidentifikasi terkait transparansi dan replikabilitas data. FTSE Russell akan terus memantau implementasi dan efektivitas langkah-langkah ini dan berinteraksi dengan pelaku pasar untuk mengumpulkan umpan balik," jelasnya.

Sebelumnya, lembaga ini sempat menunda penyesuaian indeks untuk sekuritas lokal pada peninjauan periode Maret, Juni, hingga September guna melihat efektivitas kebijakan.

"Status pasar berkembang sekunder Indonesia tetap tidak berubah. FTSE Russell tidak menempatkan Indonesia dalam Daftar Pantauan dan akan terus memantau perkembangan pasar dan terlibat dengan pelaku pasar sebagai bagian dari penilaian yang sedang berlangsung," tulis pengumuman FTSE.

Penilaian pembaruan atas sekuritas Indonesia dijadwalkan bakal dirilis menjelang evaluasi indeks berikutnya pada Desember 2026.

"Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran yang diidentifikasi sebelumnya terkait dengan transparansi dan replikasi data. FTSE Russell akan terus memantau implementasi dan efektivitas langkah-langkah ini dan terlibat dengan pelaku pasar untuk mengumpulkan umpan balik," lanjut FTSE.

Pengumuman terbaru ini mengonfirmasi posisi Indonesia yang sejajar dengan negara seperti China, India, Filipina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Vietnam dalam kategori Secondary Emerging.

"FTSE Russell akan memberikan pembaruan tentang perlakuan terhadap sekuritas Indonesia menjelang peninjauan indeks Desember 2026, dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi pasar dan umpan balik yang diterima dari para pemangku kepentingan," pungkasnya.

Sementara itu, penyedia indeks lain seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) diperkirakan masih berhati-hati dan mempertahankan status pembekuan (freeze) pasar saham Indonesia pada peninjauan November 2026.

Kondisi tersebut disinyalir terjadi menyusul persoalan tingginya konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration (HSC) pada PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), serta dikeluarkannya PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dari indeks MSCI Global Standard.

"Perkiraan kami, MSCI mempertahankan status freeze untuk Indonesia pada review November ini. Alasannya sederhana dan sangat manusiawi kalau dilihat dari sisi bisnis, MSCI sudah dua kali kena batunya gara-gara saham besar kita," kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Liza menilai porsi saham publik yang riil dapat ditransaksikan investor asing pada saham berkapitalisasi besar kerap tidak sesuai dengan angka tercatat.

"Ternyata free float yang benar-benar bisa dibeli investor tidak sebesar yang tercatat," katanya.

Ia juga menyoroti banyaknya investor institusi yang tertahan di saham GOTO setelah dikeluarkan dari indeks MSCI pada pengumuman Agustus lalu.

"Dugaan kami, banyak investor institusi yang nyangkut di saham ini dan kesalnya bukan main," tegas Liza.

Liza menambahkan bahwa keputusan pencabutan status pembekuan akan mempertaruhkan kredibilitas penilaian MSCI di mata investor global.

"Cabut freeze artinya MSCI mempertaruhkan lagi kredibilitas penilaiannya sendiri, dan itu bakal langsung kelihatan di daftar addition atau deletion yang baru. Di posisi seperti itu, menunggu jelas pilihan yang paling masuk akal," katanya.

Upaya pemulihan kepercayaan investor menurutnya membutuhkan waktu serta pembuktian konsisten dari otoritas pasar modal domestik.

"Buat kami ini bukan soal Indonesia sedang dihukum. Kepercayaan itu harus dibangun lagi pakai bukti, tidak cukup pakai pengumuman," pungkas Liza.