FSKN Dorong UU Perlindungan dan Pelestarian Keraton Nusantara

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) mendorong pembentukan undang-undang khusus untuk melindungi dan melestarikan keraton, kerajaan, serta kesultanan di Indonesia. Usulan tersebut dibahas dalam Musyawarah Agung FSKN 2026 di Jakarta pada 15-18 Oktober 2026, dengan tujuan memperkuat dasar hukum pelindungan warisan sejarah dan kebudayaan nasional, dilansir dari Detik Travel.

Dalam forum lima tahunan tersebut, FSKN menyatakan telah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pelestarian Budaya Keraton di Indonesia. Draf itu direncanakan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan sebelum diperjuangkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung, yang menjadi pembicara kunci dalam Sarasehan Nasional Keraton Nusantara bersama Kementerian Dalam Negeri, menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.

"DPD RI siap mendukung dan mengawal usulan tersebut hingga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Draf RUU yang telah disiapkan FSKN selanjutnya direncanakan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI untuk memperoleh dukungan sebelum diperjuangkan bersama DPR RI," ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD.

Dukungan terhadap regulasi khusus juga disampaikan Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menekankan perlunya landasan hukum yang mempertegas perlindungan dan pelestarian keraton di Indonesia.

FSKN memandang keraton sebagai warisan budaya hidup yang berkontribusi terhadap pembentukan fondasi sosial, hukum adat, dan kebudayaan bangsa sebelum kemerdekaan. Keberadaan kerajaan dan kesultanan juga dinilai berperan dalam menjaga identitas nasional, memperkuat persatuan, serta mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain nilai sejarah, warisan keraton memiliki potensi ekonomi melalui seni kriya, seni pertunjukan, arsitektur, busana adat, kuliner, dan filosofi kehidupan. Berbagai unsur tersebut dapat dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata dan industri kreatif.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi fisik keraton secara bertahap. Kementeriannya juga menyatakan kesiapan mendukung program FSKN sesuai prosedur, termasuk penyelenggaraan Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN (FKMA) 2027.

Dari sektor pariwisata, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata Kementerian Pariwisata, Itok Parikesit, mendukung penyusunan standar destinasi wisata sejarah dan budaya berbasis keraton agar memenuhi standar internasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono berkomitmen memfasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi di setiap keraton di Indonesia. Komitmen tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan FSKN, dengan disaksikan Menteri Kebudayaan serta Menteri Ekonomi Kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan kesiapan mendorong kolaborasi lintas sektor. Artefak, busana, dan legenda keraton berpotensi dikembangkan menjadi produk kreatif, termasuk karya sinematografi dan cendera mata.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Andi Baso Indra Paharuddin, menyebut FSKN sebagai wadah strategis bagi para raja dan sultan untuk menjalin silaturahmi, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat persatuan. Kemendagri juga telah merekomendasikan kepala daerah yang memiliki keraton untuk memfasilitasi kehadiran raja dan sultan dalam musyawarah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati kolaborasi dengan FSKN untuk memasukkan budaya keraton Nusantara dalam rangkaian perayaan lima abad Jakarta pada 2027. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendukung penyelenggaraan FKMA 2027 di Jakarta sebagai bagian dari upaya menampilkan budaya keraton dari berbagai daerah.

Musyawarah Agung FSKN 2026 berlangsung selama empat hari, mencakup eksplorasi sejarah di kawasan Kota Tua Jakarta, jamuan makan malam di Balai Kota, dan sarasehan nasional yang melibatkan raja, sultan, menteri, pakar hukum, akademisi, serta perwakilan kementerian. Dalam agenda organisasi, forum menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021-2026 dan kembali menetapkan Brigjen Pol (Purn) Dr. A.A. Mapparessa sebagai Ketua Umum DPP FSKN untuk masa bakti 2026-2031.