Fitch Turunkan Peringkat Sukuk Pos Indonesia Menjadi Default

Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran imbal hasil sukuk membuat PT Pos Indonesia kembali mengalami penurunan peringkat kredit. Fitch Ratings memangkas peringkat sukuk senior tanpa jaminan senilai Rp 1 triliun menjadi D(idn) atau Default pada 3 November 2026, setelah perusahaan melewati masa tenggang pembayaran. Informasi tersebut dilansir dari Investasi.

Dalam keterangannya, Fitch Ratings Indonesia menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan cicilan imbal hasil ijarah sukuk tranche I yang jatuh tempo pada 8 Oktober 2026. Pos Indonesia tidak menyelesaikan pembayaran hingga batas masa tenggang selama 14 hari kerja berakhir. Penurunan peringkat ini membuat seluruh penerbitan surat utang Pos Indonesia tercatat berstatus gagal bayar.

Sukuk tranche I menjadi penerbitan terakhir yang masih memiliki kewajiban pembayaran gagal bayar dan belum diselesaikan.

Sukuk tersebut terbagi menjadi tiga seri, yakni A, B, dan C. Masing-masing memiliki tanggal jatuh tempo pada 8 Januari 2028, 2030, dan 2032.

Fitch menjelaskan bahwa kegagalan membayar bunga maupun pokok utang sesuai jadwal dan ketentuan instrumen, termasuk setelah masa tenggang berakhir, masuk dalam kategori gagal bayar. Kondisi tersebut dapat tercermin melalui peringkat RD (Restricted Default) maupun D (Default). Tekanan terhadap profil kredit Pos Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak September 2026. Pada 18 September 2026, Fitch menurunkan peringkat jangka panjang nasional perusahaan menjadi RD(idn) dari C(idn), sekaligus memangkas peringkat sukuk tranche II menjadi D(idn) dari C(idn) akibat kewajiban imbal hasil ijarah yang belum dibayar.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, lembaga pemeringkat tersebut kembali menurunkan peringkat surat utang senior tanpa jaminan Pos Indonesia menjadi D(idn) dari C(idn). Keputusan itu menyusul kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran kupon. Di sisi lain, Pos Indonesia membatalkan rapat pemegang sukuk dan obligasi yang semula dijadwalkan pada 17 November 2026. Manajemen menyatakan pembatalan dilakukan karena perusahaan masih menunggu penyelesaian laporan keuangan audit final.

Manajemen memperkirakan pertemuan dengan para pemegang surat utang dapat kembali diselenggarakan sebelum akhir 2026. Namun, jadwal pelaksanaan rapat tersebut belum ditetapkan kembali. Fitch juga memperingatkan kemungkinan tekanan tambahan terhadap peringkat kredit Pos Indonesia apabila perusahaan memulai proses perlindungan kepailitan.

Langkah tersebut berpotensi mendorong peringkat menjadi D(idn). Sebaliknya, Fitch membuka peluang evaluasi ulang terhadap profil kredit dan peringkat surat utang apabila restrukturisasi utang berhasil diselesaikan. Penyelesaian kewajiban pembayaran yang saat ini berstatus gagal bayar juga dapat menjadi dasar peninjauan kembali.

Pos Indonesia merupakan perusahaan milik penuh negara yang menjalankan mandat layanan pos dan logistik nasional. Berdiri sejak 1746, perusahaan ini mengembangkan kegiatan usaha di bidang kurir, logistik, jasa keuangan, serta pelayanan publik, terutama di wilayah terpencil dan kurang terlayani.