Pemerintah Perlu Evaluasi Kopdes Merah Putih dan Lindungi UMKM

Pengawasan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi perhatian menjelang pelaksanaan operasionalnya pada Oktober 2026. Dilansir dari Nasional, evaluasi program perlu mencakup kesiapan pengelolaan, tata kelola, pendanaan, serta dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, keberhasilan program belum dapat ditentukan hanya berdasarkan tahap awal pelaksanaan.

Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha sebelum melakukan penilaian menyeluruh. Menurut Faisal, pengukuran kinerja Kopdes Merah Putih membutuhkan waktu agar hasilnya dapat dinilai secara lebih objektif. Evaluasi yang dilakukan terlalu dini berisiko belum menggambarkan kemampuan koperasi dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.

“Jadi menurut saya belum waktunya untuk mengevaluasi. Nanti kalau misalkan sudah satu tahun atau dua tahun misalnya, nah baru kita bisa mengevaluasi dengan benar,” ujar Faisal kepada KONTAN, Minggu (18/10/2026).

Walaupun penilaian menyeluruh masih memerlukan waktu, sejumlah risiko pelaksanaan tetap perlu diantisipasi sejak awal. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kematangan perencanaan, sistem pengelolaan, proses perekrutan tenaga operasional, dan mekanisme penyediaan dana. Kesiapan membangun dan mengoperasikan gerai juga perlu diimbangi dengan model bisnis yang sesuai. Kondisi ekonomi, kebutuhan warga, serta karakteristik pasar di setiap wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kegiatan usaha koperasi.

Model bisnis harus sesuai kebutuhan masyarakat

Penerapan pola usaha yang sama di seluruh daerah berpotensi membuat koperasi kesulitan memenuhi kebutuhan pasar setempat. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang dibangun atau terpenuhinya target administratif. Aktivitas perdagangan yang benar-benar berjalan dan mampu menjawab kebutuhan warga perlu menjadi bagian penting dari penilaian. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kegiatan koperasi tumbuh berdasarkan permintaan nyata, bukan semata-mata karena adanya instruksi untuk melakukan transaksi.

Salah satu hal yang disoroti Faisal ialah rencana mendorong pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Kopdes untuk meningkatkan transaksi. Menurut dia, keberlanjutan usaha seharusnya berasal dari partisipasi masyarakat dan kegiatan ekonomi yang memang dibutuhkan di wilayah tersebut. “Dia kan semestinya harus berbasis pada bottom-up, betul-betul organik, sesuai dengan kebutuhan setempat dan juga masyarakatnya itu memang yang menggerakkan, bukan karena diperintah harus menggerakkan,” katanya.

Penggunaan anggaran negara membutuhkan pengawasan

Pelaksanaan Kopdes Merah Putih yang melibatkan anggaran negara perlu disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hasil pengawasan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan sekaligus menentukan perbaikan yang diperlukan.

Apabila ditemukan kendala atau pendekatan yang tidak mencapai tujuan, pemerintah perlu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk menyesuaikan desain maupun pelaksanaan program. Dengan demikian, kebijakan dapat diperbaiki berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Evaluasi juga tidak seharusnya hanya berfokus pada kesiapan organisasi dan kelengkapan administrasi. Kinerja usaha, respons konsumen, serta kontribusi koperasi terhadap perekonomian setempat perlu diperhitungkan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

UMKM lokal perlu mendapat manfaat

Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi daerah dengan membuka keterlibatan bagi UMKM dan pemasok lokal. Partisipasi pelaku usaha setempat dalam rantai pasok dapat membantu memperluas akses pasar bagi produk lokal.

Namun, keberadaan koperasi juga perlu dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap usaha yang telah beroperasi sebelumnya. Faisal mengingatkan bahwa program tersebut seharusnya mendorong kegiatan ekonomi lokal, bukan menciptakan tekanan bagi pelaku usaha yang sudah melayani masyarakat. “Harus diperhatikan bagaimana supaya ini betul-betul bisa menggerakkan ekonomi daerah, ekonomi lokal, melibatkan UMKM yang ada, bukan malah justru bersaing atau membunuh,” tandas Faisal. Oleh sebab itu, pengukuran manfaat program perlu mencakup hubungan koperasi dengan pedagang dan pemasok di sekitarnya. Keterlibatan UMKM menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menilai apakah operasional Kopdes memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Manfaat koperasi perlu diukur dengan indikator nyata

Penilaian terhadap manfaat Kopdes Merah Putih bagi warga dapat dilakukan melalui beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan barang kebutuhan pokok, mutu pelayanan, serta harga jual dibandingkan dengan warung dan pasar sekitar menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Perbandingan tersebut dapat menunjukkan apakah koperasi memberikan pilihan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan keberadaan gerai, tetapi juga perlu melihat manfaat yang dirasakan konsumen.

Untuk mendukung evaluasi yang objektif, pemerintah perlu menggunakan data operasional dan tanggapan konsumen. Informasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja koperasi, serta menentukan penyesuaian yang diperlukan agar program memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal.