Dukungan Trump Turun ke 31 Persen Jelang Pemilu Kongres AS

Dukungan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemah menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026. Survei Reuters/Ipsos yang ditutup pada Senin (19/10/2026) mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerjanya hanya 31 persen, sementara Partai Demokrat memperlebar keunggulan atas Partai Republik dalam persaingan memperebutkan kursi Kongres.

Menurut survei Reuters/Ipsos yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026, sebanyak 47 persen pemilih terdaftar memilih kandidat Demokrat jika pemilihan Kongres berlangsung saat survei dilakukan. Kandidat Republik memperoleh dukungan 35 persen, menghasilkan selisih 12 poin persentase, dibandingkan keunggulan tujuh poin bagi Demokrat dalam survei dua pekan sebelumnya.

Survei tersebut melibatkan 1.679 orang dewasa di Amerika Serikat, termasuk 1.279 pemilih terdaftar. Margin kesalahannya mencapai dua poin persentase untuk seluruh responden dan tiga poin untuk pemilih terdaftar. Hasil nasional itu tidak otomatis menggambarkan persaingan di setiap negara bagian dan distrik.

Tekanan terhadap Trump juga terlihat dalam penilaian publik atas perekonomian. Reuters/Ipsos mencatat 68 persen responden tidak menyetujui penanganan ekonomi oleh presiden, termasuk 37 persen responden yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Republik. Dalam urusan ekonomi, Demokrat memperoleh kepercayaan 40 persen, sedangkan Republik 33 persen.

Kenaikan harga bensin setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran pada Februari menjadi salah satu persoalan yang membebani rumah tangga. Dukungan terhadap Demokrat juga menonjol di kalangan pemilih perempuan, dengan 50 persen memilih Demokrat dan 32 persen mendukung Republik.

Survei berbeda yang dilakukan The Washington Post, ABC News, dan Ipsos, sebagaimana dilaporkan Republika pada 19 Oktober 2026, mencatat persetujuan terhadap Trump sebesar 33 persen dan ketidaksetujuan 66 persen. Survei tersebut juga menunjukkan keunggulan Demokrat sebesar delapan poin dalam preferensi pemilih untuk Kongres.

Di tengah melemahnya dukungan elektoral, sejumlah aktivis pendukung Trump membicarakan kemungkinan penggunaan kewenangan darurat untuk menghadapi dugaan kecurangan pemilu. Laporan Axios yang dikutip Republika menyebut pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan virtual melalui Rumble pada 30 September 2026.

Peter Ticktin, pengacara yang telah mengenal Trump sejak masa sekolah, disebut mengangkat gagasan darurat militer. Sementara itu, Gregory Stenstrom membicarakan kemungkinan penggunaan National Emergencies Act, sedangkan Tina Peters mendorong perubahan prosedur pemungutan suara, termasuk penggunaan surat suara kertas yang ditandai secara manual dan penghitungan ulang.

Peters merupakan mantan pejabat pemilu Mesa County, Colorado, yang dijatuhi hukuman pada 2024 dalam perkara pelanggaran terkait sistem peralatan pemilu setelah pemilihan presiden 2020. Gubernur Colorado Jared Polis meringankan hukumannya pada 2026 sehingga Peters dibebaskan. Menurut laporan Axios yang dikutip Republika, Peters juga bertemu Trump pada Oktober 2026 setelah mengunjungi Gedung Putih bersama Ticktin pada akhir Juni.

Pembicaraan aktivis tersebut tidak membuktikan adanya keputusan pemerintah untuk memberlakukan darurat militer. Deklarasi keadaan darurat nasional berdasarkan National Emergencies Act dan pemberlakuan darurat militer merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Investigasi Reuters yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026 mengidentifikasi sembilan potensi titik rawan yang dapat memicu sengketa atau gangguan pemilu. Kajian itu didasarkan pada wawancara dengan lebih dari 50 pejabat penyelenggara pemilu, pakar pemungutan suara, dan ahli hukum, serta penelaahan pernyataan Trump, dokumen pengadilan, dan tindakan lembaga federal.

Menurut investigasi tersebut, potensi persoalan mencakup tekanan terhadap penyelenggara pemilu, penyelidikan administrasi pemungutan suara, keterlibatan aparat federal, sengketa penghitungan suara, dan perselisihan pengesahan hasil. Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan luas kepada negara bagian untuk mengelola pemilu, sementara sejumlah putusan pengadilan membatasi upaya pemerintah federal mengubah prosedur pemungutan suara dan memperoleh data pemilih tertentu.

Pemungutan suara pada 3 November 2026 akan menentukan komposisi baru Dewan Perwakilan Rakyat, sebagian kursi Senat, serta sejumlah jabatan pemerintahan negara bagian dan lokal. Hasilnya akan memengaruhi kemampuan pemerintahan Trump menjalankan agenda legislatif selama sisa masa jabatannya.