Dua Siswa SD Jadi ABH Usai Kasus Perundungan di Pemalang

Kasus dugaan perundungan terhadap siswa kelas 2 SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang meninggal dunia pada 30 September 2026, mendorong pemerintah memperkuat penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah. Dua siswa yang diduga terlibat, keduanya berusia di bawah 12 tahun, ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan akan menjalani program pendidikan serta pembinaan selama enam bulan di LPKS Antasena Magelang.

Keputusan penempatan kedua anak tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan hasil koordinasi penyidik, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan, dan pekerja sosial profesional. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah melakukan investigasi, sedangkan kepolisian masih menangani perkara tersebut.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pekalongan, Anggono Bekti, menjelaskan keputusan penempatan diambil melalui koordinasi lintas instansi.

"Dari rapat koordinasi yang telah kami laksanakan bersama lintas instansi, antara lain dari penyidik, dari kami Bapas Pekalongan dan dari pekerja sosial profesional, diputuskan bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS Antasena Magelang selama enam bulan," ujar Anggono dalam konferensi pers di Mapolres Pemalang pada Kamis malam (8/10/2026), seperti dilansir detikJateng.

Penetapan tersebut berlaku secara hukum dan pelaksanaannya akan melibatkan sejumlah lembaga. Kedua anak dijadwalkan diberangkatkan ke LPKS Antasena pada Senin, dengan pendampingan penyidik Satreskrim Polres Pemalang, Bapas Pekalongan, dan pekerja sosial.

Anggono menjelaskan fasilitas pendampingan yang tersedia selama program berlangsung.

"Di sana sebagai lembaga pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Di sana juga ada peksosnya sendiri, ada Bapas sendiri, dan terkait dengan psikologinya sendiri," jelasnya.

Dalam laporan lain, perwakilan Bapas menegaskan bahwa penempatan tersebut merupakan keputusan pengadilan.

"Ini sudah keputusan, penetapan PN. Jadi adanya keputusan ini sudah sah dalam hukum yang ada di Indonesia," ujar perwakilan Bapas lainnya.

Bapas Kelas II Pekalongan sebelumnya mendampingi proses hukum kedua anak sejak penyelidikan hingga pengambilan keputusan. Lembaga tersebut juga menyerahkan penelitian kemasyarakatan berisi rekomendasi yang mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak, serta akan mengawasi pelaksanaan penetapan pengadilan.

Wakapolres Pemalang, Kompol Eddy Purnama Laila, menyatakan penyidik berkoordinasi dengan Bapas, pekerja sosial Kementerian Sosial, dan unsur terkait untuk menangani perkara yang melibatkan anak berusia di bawah 12 tahun.

"Terhadap anak yang terlibat, kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi," kata Eddy.

Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial, Nur Alfiah Zuhro, menyampaikan bahwa kedua anak akan memperoleh rehabilitasi sosial sesuai hasil asesmen.

"Anak akan mendapatkan layanan komprehensif di sana, sebagaimana hasil asesmen seperti layanan psikososial dari tenaga profesional, pengembangan potensi diri dan peningkatan kemandirian," kata Nur Alfiah.

Peristiwa yang sedang diselidiki itu terjadi pada Sabtu (12/9/2026), sekitar pukul 09.00 WIB, saat jam istirahat sekolah. Menurut informasi kepolisian yang dikutip dalam pemberitaan, dua kakak kelas diduga terlibat dalam kekerasan terhadap korban.

Korban sempat menjalani perawatan di RSUD dr. M. Ashari Pemalang selama sembilan hari sebelum diperbolehkan pulang.

Kondisinya kemudian memburuk, termasuk kesulitan berjalan dan keluhan sakit di sekujur tubuh. Pada 30 September, korban meninggal dunia ketika keluarga hendak membawanya kembali ke rumah sakit.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan keprihatinannya dan mengonfirmasi bahwa investigasi telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah. Ia juga menyebut perkara tersebut sedang ditangani aparat penegak hukum.

"Sudah ada investigasi oleh Irjen dan BBPMP Jawa Tengah, masalahnya juga sedang ditangani pihak berwajib," kata Abdul saat dihubungi pada Jumat (9/10/2026).

Abdul meminta sekolah, pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, dan orang tua bekerja sama membangun lingkungan pendidikan yang aman. Menurutnya, perundungan yang berulang membutuhkan keterlibatan semua pihak agar budaya saling menghormati dapat diterapkan di sekolah.

"Kami sangat prihatin dengan perundangan yang terus berulang, kami mohon dukungan semua pihak untuk saling bekerja sama membangun budaya ramah dan santun, para guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua untuk melaksanakan budaya sekolah aman dan aman dengan sebaik-baiknya," ucap Abdul.

Ia juga menekankan bahwa pemberian santunan tidak menyelesaikan persoalan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Abdul meminta orang tua meningkatkan perhatian terhadap perilaku anak, termasuk penggunaan gawai dan media sosial yang menurutnya dapat memengaruhi perilaku mereka.

"Masalah kekerasan, apalagi sampai berujung kepada kematian, tidak dapat diselesaikan dengan memberikan santunan, kepada para orang tua agar memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, terutama terkait penggunaan gawai dan media sosial. Banyak kekerasan bermula dari pengaruh tayangan media online dan media sosial," tegasnya.

Di tingkat pemerintah daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan untuk mencegah kasus serupa. Ia menyampaikan arahan tersebut setelah menghadiri kegiatan di Universitas Diponegoro pada Rabu (7/10/2026).

"Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan, jadi di tempat kita seluruh sekolah harus zero bullying dengan mengedepankan edukasi yang kita lakukan," ucap Ahmad Luthfi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan imbauan pencegahan perundungan telah disampaikan kepada SMA, SMK, dan SLB. Program sekolah ramah anak serta tim pencegahan dan penanganan kekerasan juga telah dibentuk, tetapi pelaksanaannya perlu dievaluasi dan diperkuat.

"Imbauan sudah, gerakan sekolah ramah anak sudah, kemudian tim pencegahan dan penanganan kekerasan juga sudah ada. Ini tinggal dimaksimalkan, tentu dengan evaluasi tentang kelemahannya apa saja," katanya.

Pemerintah provinsi turut memantau penanganan kasus di Pemalang meskipun pengelolaan pendidikan SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Sadimin menyebut koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang akan terus dilakukan.

"Kita kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. Intinya bareng-bareng jaga anak-anak kita," ucap Sadimin.

Sadimin juga menekankan pentingnya pengawasan langsung di lingkungan sekolah, terutama saat jam istirahat dan menjelang kepulangan siswa. Sekolah diminta mengatur piket guru dan memastikan anak-anak tidak ditinggalkan tanpa pengawasan selama masih berada di lingkungan sekolah.

"Teman-teman di lapangan untuk selalu peduli di sekolah masing-masing. Misal di saat jam istirahat dipantau, kalau tidak ada CCTV ya memantau langsung. Pulang sekolah juga dipantau.

Jangan sampai anak masih ada di sekolah, tetapi guru sudah pulang. Tetap tunggu sampai anak-anak di sekolah habis, perlu ada piket, supaya anak tetap dipantau di lingkungan sekolah," katanya.

Ia menambahkan bahwa lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan bagian dari upaya mendukung proses pendidikan. Dinas Pendidikan Jawa Tengah tetap mengingatkan sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan.

"Kami tetap ingatkan teman-teman di satuan pendidikan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Jadi harapannya kita zero bullying," ungkapnya.