DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta per Jemaah

DPR RI dan pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi rata-rata Rp98.466.351 per jemaah pada Rabu 7/10/2026 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Keputusan ini disampaikan dalam rapat Panja Komisi VIII DPR RI, dilansir dari Nasional.

Menurut kesepakatan tersebut, jemaah membayar langsung melalui Bipih sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total biaya. Sementara Rp43.817.526 atau 44,50 persen berasal dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hasil rapat Panja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah mengenai penetapan BPIH 2027.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebesar rata-rata Rp 98.466.351 per jemaah," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Komponen BPIH rata-rata per jemaah terdiri dari biaya dalam negeri Rp5.643.945, biaya operasional di Arab Saudi Rp54.317.360, serta biaya penerbangan Rp38.505.046.

Dasco menjelaskan penggunaan Bipih mencakup kebutuhan penerbangan, sebagian layanan full board syarikah, dan biaya hidup jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.

"Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp54.648.825 atau 55,50% dari total BPIH. Biaya tersebut digunakan untuk penerbangan, sebagian biaya layanan full board syarikah, dan biaya hidup (living cost)," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Komponen Bipih terdiri atas setoran awal jemaah Rp25 juta, Nilai Manfaat Virtual Account jemaah Rp3,4 juta, subsidi pemerintah Rp3,2 juta, serta setoran pelunasan Rp23.048.825.

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah menyatakan lembaganya siap menyalurkan Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun sesuai kesepakatan DPR RI dan pemerintah.

"BPKH siap mendukung penuh dan menyalurkan alokasi Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun. Kami memastikan alokasi ini siap dicairkan tepat waktu untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi," ujar Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Alokasi Nilai Manfaat yang disiapkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 mencapai Rp8.832.956.049.415,94. BPKH menyebut pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparansi, dan profesionalisme.

"Kami memastikan dana haji yang dikelola BPKH berada dalam kondisi aman, likuid, dan terus berkembang. Seluruh dana dikelola secara prudent, transparan, dan profesional demi menjaga keberlanjutan Nilai Manfaat bagi jemaah yang berangkat maupun jemaah tunggu di masa depan," ujar Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.