Komisi X DPR Soroti Gaji Guru Honorer yang Bergantung pada Iuran Orang Tua

Ketidakpastian pendanaan guru honorer mendorong sejumlah sekolah mencari sumber pembiayaan alternatif, termasuk iuran orang tua murid. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti persoalan tersebut saat berkunjung ke Kota Salatiga pada Jumat (9/10/2026), sekaligus mendesak penyelesaian masalah pembiayaan tenaga pendidik di tengah kekurangan guru nasional, dilansir dari Detikcom.

Menurut Esti, keterbatasan dukungan anggaran membuat sekolah kesulitan membayar tenaga honorer yang tidak dibiayai melalui APBD maupun APBN. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi upaya menyediakan pendidikan gratis karena sebagian beban pembayaran honor guru akhirnya ditanggung orang tua murid.

Esti menyebut persoalan guru honorer dan tenaga kependidikan paruh waktu telah dibahas secara serius bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Ia berharap penyelesaian dilakukan secara bertahap, termasuk membuka akses pendataan bagi tenaga honorer yang belum dapat masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Esti menjelaskan bahwa keterbatasan akses pendataan turut memengaruhi mekanisme pembiayaan guru honorer.

"Ini pekerjaan rumah yang memang sudah menjadi sesuatu hal yang kita diskusikan secara serius dengan Dikdasmen dan semoga ini ada tahapan-tahapan yang bisa segera kita selesaikan tidak hanya kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang paruh waktu, tetapi juga pada honorer. Termasuk dibukanya ruang yang sekarang mereka tidak bisa masuk Dapodik, bisanya itu akhirnya iuran dari orang tua," ujar MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Ia juga menyoroti dampak pembiayaan tersebut terhadap upaya pemerintah menyediakan pendidikan gratis. Menurut Esti, orang tua masih menghadapi beban tambahan ketika sekolah harus membayar guru yang tidak memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Jadi cita-cita untuk kemudian memberikan pendidikan gratis menjadi susah karena orang tua juga harus terbebani untuk bisa memberikan honor kepada guru yang tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN karena statusnya," ujar MY Esti Wijayati.

Persoalan pendanaan tersebut berlangsung di tengah kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada akhir September 2026, Esti menyampaikan bahwa Indonesia masih membutuhkan ratusan ribu guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Esti menyebut kekurangan guru secara nasional mencapai 464.856 orang. Dalam keterangannya pada rapat tersebut, ia juga menyampaikan angka kekosongan guru sebesar 254.454 orang dan meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.

"Kita ini memang kekurangan gurunya banyak banget, ada kurang guru 464.856 seluruh Indonesia, sementara kekosongan gurunya 254.454. Mohon ini menjadi perhatian kita bagaimana kita harus menyelesaikan kekurangan guru yang 464 ribu lebih ini," ujar MY Esti Wijayati dalam rapat kerja tersebut.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, pemerintah berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pada 2027 hingga 2029. Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, kesempatan rekrutmen akan tersedia bagi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun guru non-ASN yang memenuhi persyaratan administrasi.

Laporan tersebut juga mencantumkan jumlah guru PPPK sebanyak 35.316 orang. Sementara itu, guru non-ASN yang tidak lolos seleksi CPNS atau PPPK akan tetap berstatus non-ASN, dengan pembayaran honor menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).