DPR dan Pemerintah Perkuat RUU Adminduk untuk Identitas Tunggal

DPR dan pemerintah membahas RUU Administrasi Kependudukan untuk memperkuat Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal di Indonesia. Rancangan tersebut memuat perlindungan data, keamanan siber, dan integrasi layanan publik, dilansir dari Nasional.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai penerapan identitas tunggal harus disertai penguatan keamanan siber, pengawasan, serta mekanisme pengaduan bagi warga yang terdampak penyalahgunaan data.

"Jadi yang penting itu sebenarnya masalah keamanan sibernya. Cyber security-nya itu yang harus dioptimalkan kalau memang mau menerapkan itu," ujar Trubus Rahadiansyah, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti.

Trubus juga menyoroti potensi hambatan akibat ego sektoral antarinstansi dalam integrasi sistem pelayanan publik. Menurutnya, lembaga terkait perlu menggabungkan sistem dan kewenangan agar NIK berfungsi sebagai identitas tunggal.

Ia menilai perlu ada lembaga dengan kewenangan jelas untuk mengelola, mengawasi, dan menindak pelanggaran penerapan identitas tunggal. Fungsi tersebut dinilai tidak cukup hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Wargalah, pemilik KTP harus dilindungi. Jadi diberikan haknya untuk misalnya dia mengklaim atau dia menggugat, atau ada jalur-jalur resmi untuk mekanisme prosedurnya ketika dia menggugat," ujar Trubus Rahadiansyah, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti.

Trubus meminta RUU Adminduk mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi warga yang mengalami penipuan, penyalahgunaan data, maupun maladministrasi dalam layanan berbasis identitas digital.

Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tengah mematangkan draf RUU Adminduk yang terdiri atas 18 bab dan 150 pasal. Draf tersebut mencakup tata kelola identitas, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta sanksi pidana dan administratif.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan penyusunan aturan tersebut diarahkan untuk memberi kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi dan menyederhanakan akses pelayanan publik.

"Kita harus memastikan setiap pasal dalam RUU ini memiliki kekuatan hukum yang kokoh, memberikan kepastian pelindungan data pribadi, dan menyederhanakan akses pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali," ujar Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Dukcapil.

Dalam draf RUU Adminduk, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital diperkuat untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis NIK. Aturan tersebut juga mengatur larangan pengumpulan salinan fisik atau fotokopi KTP elektronik dalam pelayanan publik.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan RUU Adminduk ditargetkan rampung dan disahkan sebelum Desember 2026. RUU tersebut nantinya memperkuat posisi NIK sebagai identitas tunggal.

"Secara implementatif, SIN ini harus menjadi pintu masuk utama dari semua layanan publik kita," ujar Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI.