DPR Soroti Data BPS dan Desak Evaluasi Skema KIP Kuliah

Ketidakakuratan data kesejahteraan yang dilaporkan mencapai 25% menjadi perhatian Komisi X DPR RI karena berpotensi memengaruhi akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu terhadap bantuan pendidikan tinggi. Dilansir dari Detikcom, DPR mendorong evaluasi terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dan mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius.

Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima bantuan agar mahasiswa yang memenuhi kebutuhan dan kriteria kesejahteraan tidak kehilangan kesempatan memperoleh dukungan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, penentuan penerima KIP Kuliah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Klasifikasi kesejahteraan keluarga melalui desil menjadi salah satu dasar penilaian, dengan pendaftar pada desil 1 hingga 4 memiliki peluang besar untuk menerima bantuan.

Namun, penggunaan klasifikasi tersebut secara kaku dinilai berisiko menimbulkan kendala apabila data yang menjadi dasar penilaian tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, evaluasi tidak hanya menyangkut kualitas data, tetapi juga penerapannya dalam proses seleksi penerima KIP Kuliah.

Esti menilai evaluasi terhadap BPS perlu mencakup seluruh tahapan pendataan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab ketidakakuratan yang dilaporkan mencapai 25%, mulai dari proses survei hingga pengumpulan dan penginputan informasi. Dalam kunjungan kerja ke Kota Salatiga, ia menyoroti besarnya angka ketidakakuratan tersebut dan meminta agar kinerja lembaga statistik itu diperiksa secara menyeluruh. Pernyataannya dikutip dari unggahan YouTube TVR Parlemen pada Senin (19/10/2026).

Esti menyampaikan, "Dinsos (dinas sosial) awalnya mengatakan melesat 25%, wow itu angka yang sangat tinggi. Maka memang BPS perlu kita evaluasi secara serius sebenarnya kinerjanya bagaimana, apa ada yang salah di dalam proses untuk menginput data ini," Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi bagian proses pendataan yang perlu diperbaiki. Dengan penelusuran yang menyeluruh, persoalan ketidakakuratan dapat ditangani tanpa mengabaikan dampaknya terhadap penetapan penerima bantuan pendidikan.

Karmila Sari Dorong Perubahan Skema KIP Kuliah

Selain membahas persoalan data, anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menilai mekanisme KIP Kuliah perlu dibenahi. Salah satu hal yang disorot adalah Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Karmila menginginkan agar peraturan tersebut tidak lagi diberlakukan pada tahun depan.

Ia menilai KIP Kuliah seharusnya tidak ditempatkan sebagai bantuan sosial (bansos), melainkan sebagai dukungan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Ia menjelaskan, "Kita berharap, Permendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 ini tidak berlaku lagi di tahun depan karena artinya tidak mengkategorikan itu sebagian bantuan sosial, sehingga ini memberikan hak pendidikan bagi seluruh Warga Negara Indonesia,"

Pandangan tersebut menempatkan akses pendidikan tinggi sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam perancangan skema bantuan. Bagi Karmila, perubahan pengelompokan KIP Kuliah berkaitan dengan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia.

Bantuan Perlu Mendukung Kebutuhan Studi Mahasiswa

Karmila juga menyoroti cakupan kebutuhan mahasiswa yang tidak terbatas pada pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, keberlangsungan studi membutuhkan dukungan untuk berbagai keperluan akademik dan kehidupan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi. Ia menekankan, "Kebutuhan (mahasiswa) itu tidak hanya untuk UKT saja, tetapi banyak sekali, tidak hanya kehidupan, belum juga mereka harus mendapatkan buku-buku pengayaan dan hal-hal lain untuk menunjang sekolah mereka lebih berkualitas dan lulus tepat pada waktunya," Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembenahan KIP Kuliah mencakup dua persoalan utama, yakni ketepatan data penerima dan cakupan dukungan pendidikan. Evaluasi data BPS diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan penetapan penerima, sedangkan peninjauan skema bantuan berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa selama menjalani studi.

Melalui evaluasi tersebut, Komisi X DPR RI menyoroti pentingnya mekanisme bantuan yang mempertimbangkan kondisi kesejahteraan keluarga sekaligus kebutuhan pendidikan mahasiswa. Ketepatan sasaran dan kecukupan dukungan menjadi dua aspek yang dibahas dalam usulan pembenahan KIP Kuliah.