DPR Desak Penegakan Hukum Tuntas atas Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan mendorong DPR RI meminta penegakan hukum dituntaskan. Langkah tersebut ditujukan untuk menangani karhutla berulang serta mencegah dampaknya meluas ke masyarakat.

Menurut pemantauan BMKG per 14 Oktober 2026, terdapat 1.297 titik panas di Indonesia. Sebanyak 505 titik berada di Sumatera dan 346 titik di Kalimantan, dilansir dari Nasional.

Menurut BMKG, sebaran asap mengganggu sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan serta meluas ke sebagian wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi XII DPR RI.

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menilai langkah pencegahan perlu diperkuat sebelum api meluas dan masyarakat terdampak.

"Karhutla semestinya tidak menjadi peristiwa yang berulang setiap tahun. Kehadiran negara paling dibutuhkan justru sebelum api meluas dan masyarakat terdampak. Karena itu, sistem pencegahan kita perlu dievaluasi bersama," ujar Dewi Yustisiana, Anggota Komisi XII DPR RI.

Menurut Dewi Yustisiana, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menyegel 57 perusahaan terkait dugaan pelanggaran karhutla. Sebanyak 12 perusahaan di antaranya berada di Sumatera Selatan.

Ia meminta proses tersebut berlanjut hingga penyelidikan dan hasil penegakan hukum dapat diketahui secara transparan.

"Penyegelan adalah langkah awal yang baik. Berikutnya, kita perlu penyelidikan yang tuntas dan hasil yang jelas. Apabila terbukti ada kelalaian, sanksi perlu diterapkan sesuai ketentuan hukum. Manfaat dari pemanfaatan lahan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat," ujar Dewi Yustisiana, Anggota Komisi XII DPR RI.

Dewi juga mendorong pemerintah memverifikasi fasilitas pencegahan milik perusahaan di area gambut dan memperkuat pengawasan lapangan. Ia menilai pemetaan wilayah yang berulang kali terbakar serta audit kesiapan pemegang konsesi perlu dilakukan sejak awal.

"Pemetaan wilayah yang berulang kali terbakar dan audit kesiapan pemegang konsesi sebaiknya dilakukan sejak awal. Dengan begitu, kita sudah bersiap jauh sebelum asap datang," ujar Dewi Yustisiana, Anggota Komisi XII DPR RI.